[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fae98c25-0bd3-484a-97de-d2e160f197ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 7 Tahun 2017","number","7","year","2017","published_date","2017-11-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menegaskan bahwa Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh sebab itu pembangunan Pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan.\r\nUntuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang merupakan urusan wajib oleh Provinsi sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, maka perlu pengaturan dari aspek otonomi untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat terpadu dan komprehensif sehingga dapat mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 72 Tahun 1991; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permendiknas No. 28 Tahun 2010; Permendikbud No. 59 Tahun 2014; Permendikbud No. 80 Tahun 2013; Permendikbud No. 60 Tahun 2014; Permendikbud No. 61 Tahun 2014; Permendikbud No. 62 Tahun 2014; Permendikbud No. 23 Tahun 2016; Permendikbud No. 24 Tahun 2016. \n Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan, meliputi: Kewenangan Provinsi Bidang Pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan; Kurikulum Muatan Lokal; Guru dan Tenaga Pendidikan; Perizinan Penyidikan; Kerjasama; Jenis, Sumber dan Standar Pembiayaan Pendidikan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017. \n Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Jambi, dicabut dan tidak berlaku. \n Ketentuan mengenai Tata cara pelaksanaan SPM; Lokakarya tata cara pemuatan keunggulan dan/atau kearifan lokal dalam kurikulum satuan pendidikan; Bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan berkelanjutan dan penyelenggaraan serta fasilitasi kompetisi; Tata cara pemberian layanan pendidikan dan kriteria penentuan\r\n20% (dua puluh persen) calon peserta didik, penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa; Tata cara pengelolaan satuan pendidikan menengah; Mekanisme akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan; Tata cara penyelenggaraan program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan; Syarat, tata cara, dan bentuk kurikulum muatan lokal; Mekanisme dan lingkup perumusan dan pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan daya dukung kurikulum muatan lokal; tambahan penghasilan bagi Guru dan tenaga pendidikan; Bentuk dan tata cara penyusunan proposal; Tata cara pembinaan; Mekanisme pelaporan terhadap penyelengaraan pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; Tata cara penerapan sanksi administratif; serta Tata cara pendirian dan pengelolaan sekolah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur \n 35 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun Nomor 4 tahun 2011)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, berdaya saing, demokratis, dan bertanggung jawab berbasis kearifan lokal. Hal ini dilakukan melalui penataan sarana prasarana, guru dan tenaga pendidikan, pembiayaan, manajemen, dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik.

\n\n

Peraturan ini mengatur kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, termasuk penetapan kurikulum muatan lokal, pemindahan guru lintas kabupaten/kota, penerbitan izin pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dan pembinaan bahasa dan sastra. Pemerintah Daerah bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan, yang meliputi perluasan akses layanan pendidikan, peningkatan mutu guru, pemenuhan sarana prasarana, penyediaan bantuan/subsidi, penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha, penataan kelembagaan, penyusunan kurikulum muatan lokal, pendataan guru, penyusunan kalender pendidikan, dan pembentukan unit pelaksana teknis daerah.

\n\n

Penyelenggaraan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi, dan akses berkeadilan. Satuan pendidikan menengah wajib memberikan layanan pendidikan tanpa diskriminasi dan mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik kurang mampu. Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan pendidikan. Pemerintah Daerah juga melakukan penjaminan mutu pendidikan dan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik berpotensi.

\n\n

Pendidikan khusus ditujukan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan belajar atau potensi kecerdasan/bakat istimewa. Kurikulum muatan lokal wajib disusun oleh setiap satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan. Guru dan tenaga pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan, dengan persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan. Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan guru dan tenaga pendidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap guru dan tenaga pendidikan yang melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 diancam sanksi administratif.\n2. Setiap orang dan/atau penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 diancam sanksi administratif.\n3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:\na. penghentian kegiatan yang dilarang;\nb. teguran/peringatan tertulis;\nc. penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil;\nd. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada satuan Pendidikan;\ne. penutupan satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau\nf. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF JAMBI

REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 7 OF 2017
ON
EDUCATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fae98c25-0bd3-484a-97de-d2e160f197ac","actionData","errors"]