[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fae81e1a-8df6-4d3a-84b5-34a2dcf9df90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":88,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-06-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muna","place_of_enactment","Raha","theme","Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD. 2011/ NO. 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha Umum sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;\r\nUntuk melakukan pungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peraturan yang memadai guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagainrana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.\r\n \n Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 50 Tahun 2005; PP No. 52 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Perda Kabupaten Muna No. 22 Tahun 2002 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nRetribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Obyek, dan Subjek Retribusi; \r\n3.\tGolongan Retribusi;\r\n4.\tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n5.\tPrinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;\r\n6.\tTata Cara Penghitungan Retribusi;\r\n7.\tStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\n8.\tKewajiban Pembayaran Retribusi;\r\n9.\tWilayah Pungutan;\r\n10.\tMasa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;\r\n11.\tSurat Pendaftaran;\r\n12.\tPengendalian dan Pengawasan;\r\n13.\tPenetapan Retribusi;\r\n14.\tTata Cara Pemungutan;\r\n15.\tTata Cara Pembayaran;\r\n16.\tPemanfaatan;\r\n17.\tSanksi Administrasi;\r\n18.\tKeberatan;\r\n19.\tPengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;\r\n20.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\n21.\tKadaluwarsa Penagihan;\r\n22.\tPembukuan dan Pemeriksaan;\r\n23.\tInsentif Pemungutan;\r\n24.\tKetentuan Penyidikan;\r\n25.\tKetentuan Pidana;\r\n26.\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2011. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menertibkan pemakaian ruang yang disesuaikan dengan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

\n\n

Peraturan ini menetapkan struktur dan besaran tarif retribusi, yang diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan atau penjualan kotor, atau biaya operasional yang dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur kewajiban pembayaran retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan menggunakan menara telekomunikasi, wilayah pemungutan retribusi, masa retribusi, dan saat retribusi terutang. Selain itu, diatur pula mengenai surat pendaftaran objek retribusi daerah (SPdORD), pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, penetapan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, serta pemanfaatan penerimaan retribusi untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan menara telekomunikasi.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai keberatan atas SKRD, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kadaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, serta ketentuan penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MUNA REGENCY GOVERNMENT

MUNA REGENCY REGULATION
NUMBER 13 OF 2011
ABOUT
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUNA

Considering:

that one type of General Business Service Fee according to the provisions of Article 110 paragraph (1) letter n of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution that is quite potential to be collected is the Telecommunication Tower Control Fee;
to carry out the collection as referred to in letter a, adequate Regulations are needed to increase Regional Original Income;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Telecommunication Tower Control Fee.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fae81e1a-8df6-4d3a-84b5-34a2dcf9df90","actionData","errors"]