Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2005

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya

Juga dikenal sebagai: Perda Kota Tasikmalaya 10/2005 · Perda Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2005 · Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2005

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:29 Desember 2005Tanggal Penetapan:29 Desember 2005
Kompensasi & Tunjangan PejabatKeprotokolan Negara

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPerubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya
LokasiPemerintah Kota Tasikmalaya
Tanggal Berlaku29 Desember 2005
Tanggal Penetapan29 Desember 2005
Tempat PenetapanTasikmalaya

Riwayat Peraturan

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya. Perubahan tersebut meliputi definisi istilah-istilah terkait kedudukan protokoler dan keuangan DPRD, tunjangan alat kelengkapan DPRD, jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarga, tunjangan perumahan jika pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan atau rumah dinas, penyediaan pakaian dinas beserta atributnya, belanja penunjang kegiatan DPRD, dan pengelolaan belanja DPRD oleh Sekretaris DPRD. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan perubahan peraturan pemerintah terkait kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

(-)

(-)