[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fadf518f-cd0c-403a-a39e-c1ebdfb3b80d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pemberian Nama-Nama Jalan Di Wilayah Kota Serang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 08 Tahun 2015","number","08","year","2015","published_date","2015-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Serang","place_of_enactment","Serang","theme","Pemberian Nama-Nama Jalan Di Wilayah Kota Serang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberian-nama-nama-jalan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2015/NO.08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Nama-Nama Jalan Di Wilayah Kota Serang
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penataan nama jalan serta memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 38 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2009; UU No 22 Tahun 2009; UU No 12 tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 41 Tahun 1993; PP No 43 Tahun 1993; PP No 79 Tahun 2005; PP No 34 Tahun 2006 \n 1. Ketentuan umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Jenis Jalan Dan Nama Jalan; 4. Prosedur Dan Penetapan Nama- Nama Jalan; 5. Pembentukan,Kedudukan,Tugas Dan Koordinasi Panitia; 6. Pemasangan Papan Nama Jalan; 7. Pembiayaan; 8. Pembinaan Dan Pengawasan; 9. Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015. \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberian Nama – Nama Jalan di Wilayah Kota Serang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, memberikan kepastian hukum dalam penataan nama jalan, dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi identitas jalan. Latar belakangnya adalah perlunya kerangka hukum yang komprehensif dan berkesinambungan dalam berbagai bidang pembangunan di daerah.

Peraturan ini mengatur jenis jalan berdasarkan statusnya (jalan nasional, provinsi, kota, poros kelurahan, dan lingkungan) dan menetapkan bahwa setiap jalan harus memiliki nama yang dikelompokkan berdasarkan status jalan. Nama jalan diambil dari nama-nama yang mencerminkan semangat nasionalisme, tokoh masyarakat/agama berjasa yang telah meninggal dunia, flora/fauna/pulau di Indonesia, atau nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Penggunaan istilah asing, nama usaha, merek dagang, atau nama untuk kepentingan pribadi/golongan tertentu dilarang.

Pemerintah daerah berwenang memberikan nama jalan, yang ditetapkan oleh Walikota setelah koordinasi dengan pemerintah pusat/provinsi. Usulan nama jalan dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat/agama, keluarga tokoh pejuang, atau pengembang perumahan. Usulan disampaikan tertulis kepada Walikota dengan minimal dua pilihan nama, disertai alasan dan latar belakang. Penetapan nama jalan dilakukan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

Peraturan ini juga membentuk Panitia Penetapan Nama Jalan yang bertugas melakukan inventarisasi, mengumpulkan data, mengusulkan nama jalan kepada Tim Nasional, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas. Pemasangan papan nama jalan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertugas di bidang perhubungan, atau oleh pengembang perumahan berdasarkan rekomendasi SKPD terkait. Perusakan, pemindahan, dan perubahan papan nama jalan dilarang.

Pembiayaan pelaksanaan peraturan ini berasal dari APBN dan/atau APBD. Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Semua ketentuan penetapan mengenai nama nama jalan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Nama nama jalan yang telah ada masih tetap berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.\n3. Nama nama jalan yang belum ditetapkan dengan Keputusan Walikota wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SERANG
BANTEN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SERANG CITY
NUMBER 8 OF 2015
on
GIVING NAMES TO ROADS WITHIN THE SERANG CITY AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SERANG,

Whereas :	that in order to realize orderly administration and provide legal certainty in structuring road names and making it easier for the public to obtain road identity information; that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Giving Names to Roads in the Serang City Area;
Bearing in Mind :	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; Law Number 38 of 2004 on Road (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 132, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4444); Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 68, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fadf518f-cd0c-403a-a39e-c1ebdfb3b80d","actionData","errors"]