[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fadacb94-85c8-4875-aca5-988a1f3932e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2004","number","11","year","2004","published_date","2004-11-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2004/4. seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 200 Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka\r\ndipandang perlu menetapkan pembentukan, penghapusan,\r\ndan penggabungan Desa \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM; \r\nBAB II\r\nPEMBENTUKAN;\r\nBAB III\r\nHAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN;\r\nBAB IV\r\nPEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN\r\nPENGHAPUSAN DESA;\r\nBAB V\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2004. \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa di Kabupaten Sukamara. Latar belakangnya adalah sebagai tindak lanjut dari Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat seperti jumlah penduduk minimal 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga, luas wilayah yang terjangkau, kondisi sosial-budaya yang mendukung kerukunan, potensi desa yang memadai, serta tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan.

Desa yang dibentuk memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan peraturan dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Wewenang desa meliputi penyelenggaraan musyawarah desa, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melakukan pungutan desa, dan melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Kewajiban desa meliputi menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa, menjamin keamanan dan ketertiban, serta memelihara kekayaan desa.

Pemecahan, penggabungan, dan penghapusan desa dimungkinkan dengan memperhatikan perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Proses ini harus dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 11 OF 2004
on
ESTABLISHMENT, DELETION AND MERGER OF VILLAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKAMARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that as a follow-up to Article 200 of Law Number 32 of 2004 on Regional Government, it is deemed necessary to stipulate the establishment, deletion, and merger of Villages; \n that in accordance with the intent of letter a above, it is necessary to stipulate it by Regional Regulation; \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Law Number 5 of 2002 on the Establishment of Katingan Regency, Seruyan Regency, Sukamara Regency, Lamandau Regency, Gunung Mas Regency, Pulang Pisau Regency, Murung Raya Regency and East Barito Regency in The Province of Central Kalimantan (State Gazette of 2002 Number 18, Supplement to State Gazette Number 4180); \n Law Number 10 of 2004 on the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fadacb94-85c8-4875-aca5-988a1f3932e3","actionData","errors"]