[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","faca6d10-85ba-491a-854d-1934f95d45d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan\r\nPekerja Anak Berbasis Masyarakat","short_title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-10-28","effective_date","2024-11-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0c377e1-9978-444e-8d62-3ee6c26d4ed1","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak","short_name","Permen PPPA","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan\r\nPekerja Anak Berbasis Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman - Perlindungan Anak - Penanggulangan Pekerja Anak - Berbasis Masyarakat
2024
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 6, BN 2024 (801); 46 hlm
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak TENTANG Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan\r\nPekerja Anak Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa masih terdapat pekerja anak termasuk anak\r\nyang dipekerjakan pada bentuk pekerjaan terburuk\r\nbagi anak sehingga diperlukan upaya pemenuhan hak\r\nanak dan perlindungan khusus anak secara terpadu,\r\nsistematis, dan berkelanjutan berbasis masyarakat \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Noor 17 Tahun 2016; UU Noor 13 Tahun 2003; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; PP Nomor 78 Tahun 2021; Perpres Nomor 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2023; Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2023\r\n \n Peraturan ini mengatur mengenai Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat yang menjadi pedoman yang mendukung penanggulangan Pekerja Anak\r\ndilaksanakan melalui:\r\na. Pencegahan;\r\nb. Pemantauan; dan\r\nc. Remediasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2024. \n 46 hlm; hlm 1 sd 7 (batang tubuh), hlm 9 sd 46 (lampiran) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman untuk Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak. Latar belakangnya adalah hak anak atas perlindungan dan masih adanya pekerja anak di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan tentang pekerja anak, meningkatkan peran serta masyarakat, dan meningkatkan upaya pemenuhan hak anak bagi pekerja anak.

Ketentuan substansial mencakup:

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan Perlindungan Anak sesuai kewenangannya.
Masyarakat berperan serta aktif dalam penanggulangan Pekerja Anak.
Perlindungan Anak dilaksanakan melalui pencegahan, pemantauan, dan remediasi.
Pencegahan dilakukan untuk mengurangi risiko anak menjadi pekerja anak, ditujukan pada anak yang berisiko, dan terdiri atas pencegahan primer, sekunder, dan tersier.
Pemantauan dilaksanakan melalui pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan.
Remediasi dilaksanakan jika ditemukan pekerja anak, melalui tahapan asesmen, rencana remediasi, pelaksanaan remediasi, serta monitoring dan evaluasi.
Masyarakat dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga.

Petunjuk teknis pelaksanaan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND
CHILD PROTECTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2024
CONCERNING
GUIDELINES FOR COMMUNITY-BASED CHILD PROTECTION IN
SUPPORTING CHILD LABOR MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that every child has the right to survival, growth, and development and the right to protection from violence, discrimination, and exploitation, including from the worst forms of child labor;
that there are still child laborers, including children employed in the worst forms of child labor, so that efforts are needed to fulfill children's rights and special protection for children in an integrated, systematic, and sustainable manner based on the community;
that to meet the legal needs related to child protection in supporting community-based child

","pdf_url","/proxy/pdf?id=faca6d10-85ba-491a-854d-1934f95d45d2","actionData","errors"]