[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fac5fb9c-21d0-44b0-9803-73f58d77ce2c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2025","number","5","year","2025","published_date","2025-08-20","effective_date","2025-08-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cianjur","place_of_enactment","Cianjur","theme","Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - jaminan - sosial - ketenagakerjaan
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2025 (74) : 18 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan jaminan\r\nketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di\r\nKabupaten Cianjur untuk pemenuhan hak atas kebutuhan\r\ndasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan\r\nkepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program\r\njaminan sosial ketenagakerjaan; \r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang\r\nNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,\r\npembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan\r\nmelalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi\r\nfungsional lintas sektoral pusat dan daerah; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial\r\nKetenagakerjaan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nCipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6856); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nCipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6856); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang\r\nUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6856); Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan\r\nKedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015\r\ntentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan\r\nKerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6893); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program\r\nJaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5730); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang\r\nPenyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor\r\n14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n7093); Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor\r\n5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program\r\nJaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan\r\nJaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2025 Nomor 118); \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang \r\nPenyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan menetapkan \r\nbatasan istilah yang digunakan dalam \r\npengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, program dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, program perlindungan pekerja rentan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2025. \n 18 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur. Tujuannya meliputi optimalisasi cakupan kepesertaan program, penjaminan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta. Pemerintah Daerah berperan aktif dalam pelaksanaan jaminan sosial, termasuk memastikan perlindungan bagi pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dan selain penyelenggara negara, serta pekerja bukan penerima upah. Pemerintah Daerah juga dapat memberikan stimulus bantuan iuran untuk memperluas cakupan perlindungan. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memberikan perlindungan JKK dan JKM bagi seluruh tenaga kerja proyek. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran pekerja migran secara prosedural dan memastikan perlindungan bagi mereka. Program Perlindungan Pekerja Rentan diselenggarakan oleh Bupati, meliputi pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan bagi pekerja rentan seperti mitra Perangkat Daerah, tenaga pendidik keagamaan, nelayan, petani, dan lainnya.","transitional_provisions","","sanctions","Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu seperti perizinan usaha, izin tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, atau persetujuan bangunan gedung.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CIANJUR
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIANJUR REGENCY
NUMBER: 5 OF 2025
ON
IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CIANJUR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize the implementation of employment security for every worker in Cianjur Regency to fulfill the right to basic needs of life, it is necessary to optimize the coverage of worker participation in the Region in the employment social security program;
that based on the provisions of Article 3 of Law Number 13 of 2003 concerning Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan needs to be organized through the principle of integration through functional coordination across central and regional sectors;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fac5fb9c-21d0-44b0-9803-73f58d77ce2c","actionData","errors"]