[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fac3a2fb-b81f-4b2c-9d79-cf3ca911ffaf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-09-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota","place_of_enactment","Sarilamak","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan terpadu satu pintu
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan\r\ntata kelola pemerintahan yang baik:\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pelayanan secara efektif, efisien, terpadu, murah, transparan,\r\nprofessional, partisipatif dan akuntabel melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu:\r\nc. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat\r\ndiperlukan adanya suatu kebijakan pemerintahan daerah:\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD\r\nUU No. 12 Tahun 1956\r\nUU No. 25 Tahun 2007\r\nUU No. 25 Tahun 2009\r\nUU No. 12 Tahun 2011\r\nUU No. 5 Tahun 2014\r\nUU No. 23 Tahun 2014\r\nPP No. 96 Tahun 2012\r\nPerpres No. 97 Tahun 2014\r\nPermendagri No. 24 Tahun 2006 \n Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.\r\nDalam penyelenggaraan PTSP, Bupati melakukan penyederhanaan pelayanan.\r\n\r\nPelayanan atas permohonan Perizinan dan Non Perizinan meliputi:\r\n1. pelayanan semua jenis Perizinan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal,\r\n2. pelayanan penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangannya, \r\n3. pelayanan pemberian fasilitas fiskal dalam rangka penanaman modal dalam lingkup kewenangan daerah,\r\n4. pelayanan informasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal, dan/atau\r\n5. kemudahan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2016. \n 27 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, terpadu, murah, transparan, profesional, partisipatif, dan akuntabel.

Tujuan dari PTSP adalah:

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
Memperpendek proses pelayanan.
Mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.
Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Sasaran PTSP adalah terwujudnya pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, serta terpenuhinya hak masyarakat terhadap pelayanan tersebut.

Azas PTSP meliputi transparan, akuntabel, partisipatif, kesamaan hak, efektif, efisien, keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan profesional.

Prinsip PTSP meliputi keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian wewenang, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Ketentuan Substansial:

Penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk, dengan pegawai yang kompeten.
Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan non-perizinan kepada Kepala Penyelenggara PTSP.
Penyederhanaan pelayanan mencakup pelayanan permohonan perizinan dan non-perizinan, percepatan waktu proses, kejelasan prosedur, pengurangan berkas, dan pemberian hak informasi kepada masyarakat.
Jenis pelayanan meliputi pelayanan perizinan dan non-perizinan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Prosedur PTSP disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).
Penyelenggara PTSP wajib menyusun standar pelayanan publik yang meliputi berbagai komponen seperti dasar hukum, persyaratan, SOP, jangka waktu, biaya, produk layanan, prasarana, kompetensi, pengawasan, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan layanan, keamanan, dan evaluasi kinerja.
Pemeriksaan teknis dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Penyelenggara PTSP.
Besaran biaya perizinan dan non-perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, namun penerbitan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal tidak dipungut biaya.
PTSP di bidang penanaman modal bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
Penanam Modal dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ke PTSP bidang Penanaman Modal, secara manual (hardcopy) atau secara elektronik (on-line).

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyelenggara PTSP yang tidak mentaati Standar Pelayanan Publik dan tidak mempublikasikannya dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, hingga sanksi kepegawaian.\n2. Tim teknis yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya di Penyelenggara PTSP dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, hingga sanksi kepegawaian.\n3. Aparatur Penyelenggara PTSP yang tidak memeriksa berkas permohonan atau tidak menerbitkan dokumen perizinan sesuai ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, hingga sanksi kepegawaian.\n4. Aparatur penyelenggara PTSP yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan informasi, memberikan pelayanan berkualitas, menyelesaikan pelayanan tepat waktu, menerima pengaduan, dan mematuhi peraturan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, hingga sanksi kepegawaian.\n5. Penyelenggara PTSP yang melanggar larangan melakukan pelayanan diskriminatif, diluar SOP, memungut biaya, meninggalkan tugas, dan menyalahgunakan sarana dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, hingga sanksi kepegawaian.\n6. Penerima layanan yang tidak melengkapi berkas atau tidak menaati mekanisme dan persyaratan dikenakan sanksi berupa penolakan permohonan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LIMA PULUH KOTA REGENCY
WEST SUMATERA PROVINCE
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ONE-STOP SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LIMA PULUH KOTA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the welfare and prosperity of the community, it is necessary to improve the quality of public service in the implementation of good governance;
that in order to improve the quality of public service, it is necessary to provide services effectively, efficiently, integratedly, inexpensively, transparently, professionally, participatively and accountably through the implementation of one-stop service;
that in order to implement one-stop service that provides protection and legal certainty to the community, a regional government policy is required;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fac3a2fb-b81f-4b2c-9d79-cf3ca911ffaf","actionData","errors"]