[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fabc839e-098e-4ec1-9ed7-799ce8e5bfe0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-01-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Dharmasraya","place_of_enactment","Pulau Punjung","theme","KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketentraman dan ketertiban umum
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang berlandaskan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mengato, Adat Memakai”, perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, untuk itu diperlukan pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat di Daerah \n UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 tahun 2006, UU No. 44 Tahun 2008, UU No. 22 tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 6 Tahun 2010, Kepmendagri No. 7 Tahun 2003 \n Sistematika perda ini adalah sebagai berikut:\r\n1.Ketentuan Umum\r\n2. Tertib Jalan dan Angkutan Umum\r\n3. Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum\r\n4. Tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan\r\n5. Tertib PKL\r\n6. Tertib Sosial\r\n7. Tertib Minuman Keras dan Pemakaian Lem\r\n8. Penertiban Kegiatan di Bulan Ramadhan\r\n9. Penertiban Tempat Hiburan\r\n10. Penertiban Rumas Kos/Sewaan\r\n11. Penertiban Perdagangan Hewan Non Ternak\r\n12. Sanksi Administratif, Biaya Penegakkan/Pelaksanaan Perda dan Sanksi Administratif Penahanan Sementara Identitas\r\n13. Penertiban dan Pengawasan\r\n14. Ketentuan Penyidikan\r\n15. Ketentuan Pidana\r\n16. Pembinaan dan Pengendalian\r\n17. Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018. \n 36 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan yang melindungi masyarakat dan prasarana umum, serta pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan nilai kehidupan masyarakat.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketertiban umum, meliputi:

Tertib Jalan dan Angkutan Umum: Pengaturan rambu lalu lintas, marka jalan, kewajiban pejalan kaki menggunakan sarana penyeberangan, larangan parkir di trotoar, dan larangan aktivitas yang mengganggu lalu lintas.
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum: Larangan merusak tanaman, membuang sampah, mendirikan bangunan, atau melakukan aktivitas yang merusak fasilitas umum.
Tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan: Kewajiban memelihara kebersihan lingkungan, larangan menumpuk barang bekas tanpa izin, dan larangan mencoret-coret fasilitas umum.
Tertib PKL: Larangan berjualan di tempat yang tidak diperuntukkan.
Tertib Sosial: Larangan menjadi gelandangan, pengemis, melakukan premanisme, perbuatan zina, pelacuran, atau menyediakan tempat untuk perbuatan asusila.
Tertib Minuman Keras dan Pemakaian Lem: Larangan memproduksi, mengedarkan, atau meminum minuman keras di tempat umum, serta larangan penyalahgunaan lem.
Tertib Kegiatan di Bulan Ramadhan: Pembatasan jam buka restoran dan warung, serta larangan menjual atau membunyikan petasan.
Tertib Tempat Hiburan: Larangan mengadakan pub, diskotik, atau kafe yang mengarah pada perbuatan asusila.
Tertib Rumah Kos/Sewa: Kewajiban pemilik rumah kos memiliki izin dan melaporkan data penghuni.
Tertib Perdagangan Hewan Non Ternak: Larangan memperdagangkan hewan non ternak yang dilarang oleh syariat agama dan adat istiadat.

Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melaksanakan tugas terkait ketertiban umum.

","transitional_provisions","sanctions","Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pencabutan izin usaha, penutupan tempat usaha, dan penyitaan barang bukti. Selain itu, pelanggaran tertentu juga dapat dikenakan biaya penegakan Perda dan/atau penahanan sementara kartu identitas. Beberapa pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DHARMASRAYA
WEST SUMATERA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF DHARMASRAYA REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
PUBLIC PEACE AND ORDER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DHARMASRAYA,

Considering:

that in order to realize the Dharmasraya Regency community based on \"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mengato, Adat Memakai\", it is necessary to organize an orderly, peaceful, comfortable, clean and beautiful life, for which arrangements are needed in the field of public peace and order that are able to protect the community and public infrastructure and its completeness;
that the organization of public peace and order is a mandatory affair which is the authority of the Regional Government which in its implementation must be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations and the culture and values of community life in the Region;
that based on the considerations as referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fabc839e-098e-4ec1-9ed7-799ce8e5bfe0","actionData","errors"]