[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fabb24c9-3066-4a32-9ed5-7445574ce88e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2003","number","10","year","2003","published_date","2003-08-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PEMAKAIAN - KEKAYAAN DAERAH
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2003 /No. 10 , LL 4 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil evaluasi dan \r\npertimbangan kondisi ekonomi dewasa ini, perlu penyesuaian materi pada Pasal 1 dan Pasal 8 ayat (6) ; \r\nGuna memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu adanya perubahan besarnya tarif Retribusi ; \r\nBerhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; \n UU No 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2002; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; PP No 27 Tahun 1983; PP No 66 Tahun 2001; Kepres No 44 Tahun 1999; Keputuan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 1999; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Buton No 4 Tahun 1986; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Buton No 16 Tahun 1998; Perda Kabupaten Buton No 15 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Buton No 11 Tahun 2002. \n Perda Ini Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 8 Lembar \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Perubahan tersebut meliputi peristilahan pada Pasal 1, di mana dilakukan penyesuaian definisi untuk istilah seperti 'Daerah', 'Pemerintah Daerah', 'Kepala Daerah', 'Kekayaan Daerah', dan klasifikasi 'Rumah Dinas'. Selain itu, dilakukan perubahan pada ketentuan Pasal 8 ayat (6) yang mengatur tarif retribusi untuk penggunaan tanah, gedung/bangunan, rumah dinas, dan alat berat. Tarif baru ditetapkan untuk berbagai jenis pemanfaatan kekayaan daerah, seperti pemasangan sarana/media ruang, berjualan tanaman hias, usaha dan tempat tinggal di tanah daerah, penggunaan Gedung Pancasila untuk pesta, sewa rumah dinas berdasarkan kelas, serta penggunaan berbagai jenis alat berat seperti buldozer, motor greder, wheel loader, dan lainnya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BUTON REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2003

REGIONAL REGULATION OF BUTON REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2003

ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BUTON REGENCY
LEVEL II REGION NUMBER 16 OF 1998 ABOUT
RETRIBUTION FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BUTON,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional Regulation of Buton Regency
Level II Region Number 16 of 1998 concerning
Retribution for the Use of Regional Assets, in
its implementation based on the results of evaluation and
consideration of the current economic conditions, needs
adjustment of material in Article 1 and Article 8
paragraph (6);
that in order to fulfill the intention referred to in
letter a, there needs to be a change in the amount of the tariff
Retribution;
that in connection with the intentions referred to in
letters a and b, it needs to be regulated and stipulated by
Regional Regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fabb24c9-3066-4a32-9ed5-7445574ce88e","actionData","errors"]