[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","c298e342da25450ef2c0e5d45c7274e9-fc39b4019fac3efd","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=c298e342da25450ef2c0e5d45c7274e9,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_128":124},"regulationId","fab0b95e-9e8c-48af-a06b-5b4ed23ad298","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_125":-5,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_66":67,"_68":69,"_73":74,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 1 Tahun 2011","number","1","year","2011","published_date","2011-02-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":59,"_62":63,"_64":65},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":67,"_62":70,"_71":72},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[75],{"_6":76,"_62":77,"_64":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/NO.1, TLD NO.32
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu untuk diganti; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan \n Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan \r\n9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Penerima Pensiunan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (\r\n 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007\r\n 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur \r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur \r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur \r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2011. \n Mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[105],{"_106":107,"_108":109,"_44":110},"text","PERDA Kab. Luwu Timur No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/26088/perda-kab-luwu-timur-no-6-tahun-2013","b8e3e3d9-7f14-4ac7-8403-e6536694c43a","amended_by",[113],{"_106":107,"_108":109,"_44":110},"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=fab0b95e-9e8c-48af-a06b-5b4ed23ad298","notFound","actionData","errors"]