[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","faa25a7c-54fb-4746-bc85-e5e4d98780e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-08-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri A Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peemrintrahan Daerah sebagaiaman telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran terakhir,\r\nb. bahwa berdaasrkan pertimbangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud huuruf a, perlu menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015 \n 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945\r\n2. UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965\r\n3. UU Nomor 28 Tahun 1999 \r\n4. UU No 17 Tahun 2003\r\n5. UU Nomor 1 Tahun 2004\r\n6. UU Nomor 15 Tahun 2004\r\n7. UU Nomor 25 Tahun 2004\r\n8. UU Nomor 33 Tahun 2004\r\n9. UU Nomor 28 Tahun 2009\r\n10. UU Nomor 12 Tahun 2011\r\n11. UU Nomor 23 Tahun 2014\r\n12. PP Nomor 109 Tahun 2000\r\n13. PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah PP Nomor 21 Tahun 2007\r\n14. PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah PP Nomor 74 Tahun 2012\r\n15. PP Nomr 55 Tahun 2005\r\n16. PP Nomor 56 Tahun 2005\r\n17. PP Nomor 58 Tahun 2005\r\n18. PP Nomor 79 Tahun 2005\r\n19. PP Nomr 8 Tahun 2006\r\n20. PP Nomor 3 Tahun 2007\r\n21. PP Nomor 39 Tahun 2007\r\n22. PP Nomor 69 Tahun 2010\r\n23. PP Nomor 71 Tahun 2010\r\n24. PP Nomor 30 Tahun 2011\r\n25. PP Nomor 2 Tahun 2012\r\n26. Perpres Nomor 108 Tahun 2007\r\n27. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006\r\n28. Permendagri Nomor 20 Tahun 2009\r\n29. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011\r\n30. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013\r\n31. Permendgri Nomor 52 Tahun 2015\r\n32. Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2007\r\n33. Perda Nomor 4 Tahun 2011\r\n34. Perda Nomor 5 Tahun 2011\r\n35. Perda Nomor 6 Tahun 2011\r\n36. Perda Nomr 7 Tahun 2011\r\n37. Perda Nomor 8 Tahun 2011\r\n38. Perda Nomor 10 Tahun 2011\r\n39. Perda Nomor 11 Tahun 2011\r\n40. Perda Nomor 12 Tahun 2011\r\n41. Perda Nomor 18 Tahun 2011\r\n42. Perda Nomor 1 Tahun 2012\r\n43. Perda Nomor 2 Tahun 2012\r\n44. Perda Nomor 3 Tahun 2012\r\n45. Perda Nmor 4 Tahun 2012\r\n46. Perda Nomor 5 Tahun 2012\r\n47. Perda Nomor 6 Tahun 2012\r\n48. Perda Nomor 7 Tahun 2012\r\n49. Perda Nomor 8 Tahun 2012\r\n50. Perda Nomor 17 Tahun 2013\r\n51. Perda Nomor 18 Tahun 2015\r\n52. Perda Nomor 13 Tahun 2016 \n Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :\r\n1. LRA\r\n2. LPSAL\r\n3. Neraca\r\n4. Laporan Operasional\r\n5. Laporan Arus Kas\r\n6. Laporan Perubahan Ekuitas\r\n7. CALK \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 1)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Nomor 81) sebagaiamana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 2)\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 06)\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri C Nomor 67)\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 5)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016. Laporan keuangan yang menjadi dasar pertanggungjawaban meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini juga dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Peraturan ini merinci realisasi anggaran pendapatan dan belanja, termasuk selisih antara anggaran dan realisasi, baik untuk pendapatan, belanja, defisit, maupun pembiayaan. Selain itu, diatur pula mengenai laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan. Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini menyajikan rincian lebih lanjut mengenai laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TUBAN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2017
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE
AND EXPENDITURE BUDGET OF THE REGION FOR FISCAL YEAR 2016

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TUBAN,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015, the Regional Head shall submit a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the APBD to the DPRD with the Financial Statements attached that have been examined by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that based on the consideration of accountability for the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget as referred to in letter a, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=faa25a7c-54fb-4746-bc85-e5e4d98780e3","actionData","errors"]