[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa94ef07-cf06-4d6e-b628-b622373e035d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Gudang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-08-07","effective_date","2019-08-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarmasin","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Penyelenggaraan Gudang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Gudang
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk tertibnya niaga dan kelancaran distribusi\tbarang di Daerah, serta dalam rangka melakukan\t\t\tpenataan, pembinaan dan pengawasan\tGudang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peruntukannya; bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tabun 2001 tentang Izin Penumpukan Barang\tdan Pergudangan dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tabun 2009 tentang Biaya Administrasi Penyelenggaraan Tanda Daftar Gudang dan Tempat Penyimpanan Barang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka Peraturan\tDaerab tersebut perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\thuruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan\t\tDaerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan\tPergudangan. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Gudang berisi tentang:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Pendaftaran Gudang;\r\n3. Pencatatan Administrasi Gudang;\r\n4. Penyimpanan Barang di Gudang;\r\n5. Hak dan Kewajiban;\r\n6. Pelaporan;\r\n7. Pembinaan dan Pengawasan;\r\n8. Peran serta Masyarakat;\r\n9. Sanksi Administrasi;\r\n10. Anggaran;\r\n11. Ketentuan Lain-Lain;\r\n12. Ketentuan Peralihan; dan\r\n13. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2001 tentang Izin Penumpukan Barang dan Pergudangan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2001 Nomor 5).\n2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Biaya Administrasi Penyelenggaraan Tanda Daftar Gudang dan Tempat Penyimpanan Barang (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan gudang di Kota Banjarmasin. Latar belakangnya adalah untuk menertibkan niaga, memperlancar distribusi barang, serta melakukan penataan, pembinaan, dan pengawasan gudang oleh Pemerintah Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan penyelenggaraan pergudangan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pendaftaran Gudang: Gudang terdiri dari Gudang Tertutup (dengan berbagai golongan berdasarkan luas dan kapasitas) dan Gudang Terbuka. Pemilik gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan. TDG memiliki masa berlaku dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun.
Pencatatan Administrasi Gudang: Pengelola gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan keluar. Pencatatan ini dapat dilakukan dalam bentuk buku atau sistem elektronik.
Penyimpanan Barang di Gudang: Penyimpanan barang oleh perusahaan maksimal 3 bulan dalam kondisi normal, kecuali dalam keadaan mendesak atau untuk barang tertentu yang memerlukan masa simpan lebih lama dengan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Hak dan Kewajiban: Pemilik/penguasa gudang memiliki hak untuk memperoleh pembinaan dan informasi dari Pemerintah Daerah, serta berkewajiban untuk melarang penyimpanan barang-barang yang dilarang dan menjaga keamanan lingkungan gudang.
Pelaporan: Kepala dinas yang membidangi perdagangan wajib melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 bulan sekali. Pengelola gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi gudang.
Pembinaan dan Pengawasan: Walikota menugaskan kepala dinas yang membidangi perdagangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang, penyimpanan barang di gudang, dan pelaporan.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berperan serta dalam membantu pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pergudangan.

","transitional_provisions","1. TDG yang diterbitkan sebelum diundangkannya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai ditetapkan TDG berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Dikecualikan untuk daftar ulang TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari ketentuan pasal 21 ayat (2).","sanctions","1. Pemilik gudang yang melanggar Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi penutupan gudang atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDG.\n3. Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang perdagangan.","revokes",[93,98],{"_94":95,"_96":97},"text","Perda Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2001","link","",{"_94":99,"_96":97},"Perda Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2009","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARMASIN
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF BANJARMASIN CITY
NUMBER 2 OF 2019
on
WAREHOUSE MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARMASIN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that for the sake of orderly commerce and smooth distribution of goods in the region, as well as in order to carry out the structuring, development and supervision of the Warehouse by the Regional Government in accordance with its designation;
that Banjarmasin City Regional Regulation Number 5 of 2001 concerning Permits for Stockpiling Goods and Warehousing and Banjarmasin City Regional Regulation Number 5 of 2009 concerning Administration Fees for Organizing Warehouse Registration Certificates and Goods Storage Places are no longer in accordance with legal developments, therefore these Regional Regulations need to be replaced;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa94ef07-cf06-4d6e-b628-b622373e035d","actionData","errors"]