[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa8de730-f663-49e4-94de-d4964c4d30e7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah dan Lagu Mars Kabupaten Luwu Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 1 Tahun 2005","number","1","year","2005","published_date","2005-01-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","Lambang Daerah dan Lagu Mars Kabupaten Luwu Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LAMBANG DAERAH DAN LAGU MARS KABUPATEN LUWU TIMUR
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2005/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lambang Daerah dan Lagu Mars Kabupaten Luwu Timur
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu memiliki Lambang Daerah dan Lagu Mars sebagai simbol identitas\r\n\tdaerah dan jati diri yang merupakan perekat persatuan seluruh lapisan\r\nmasyarakat Kabupaten Luwu Timur sebagai bagian integral dari Negara\r\n\r\nb.\tKesatuan Republik Indonesia;\r\nbahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas dan berdasarkan hasil keputusan panitia sayembara yang dituangkan dalam Keputusan Bupati\r\n\tLuwu Timur Nomor 72 Tahun 2003 tentang pemenang lomba sayembara\r\nlambang daerah dan lagu mars Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan lambang daerah dan lagu mars Kabupaten Luwu Timur\r\n\tdengan Peraturan Daerah.\r\n \n \r\nMengingat :\t\r\n1.\t\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten\r\n\t\tLuwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);\r\n\t2.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);\r\n\t3\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 4437);\r\n\t4.\r\n\r\n\r\n\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan\r\nantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan\r\nPemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom\r\n(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara\r\nNomor 3952);\r\n6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;\r\n7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk\r\nProduk-produk Hukum Daerah;\r\n8. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 1972 tentang Lambang Daerah. \r\n \n PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH DAN LAGU MARS KABUPATEN LUWU TIMUR.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1\r\n\r\nDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :\r\na. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. b. Bupati adalah Bupati Luwu Timur\r\nc. Pemerintah kabupaten adalah bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten lainnya sebagai\r\nBadan Eksekutif Kabupaten.\r\nd. Lambang daerah adalah Labang Daerah Kabupaten Luwu Timur. e. Lagu Mars adalah Lagu Mars Kabupaten Luwu Timur;\r\n\r\n\r\n\r\nBAB II\r\nDASAR DAN TUJUAN LAMBANG DAERAH DAN LAGU MARS Pasal 2\r\n\r\n(1) Lambang Daerah dan Lagu mars Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Pnacasila dan\r\nUndang-Undang Dasar1945.\r\n(2) Tujuan Lambang Daerah dan Lagu Mars adalah :\r\na. Untuk memberikan simbol identitas daerah, baik untuk kepaduan administrasi maupun atribut aparat dan masyarakat atau hal-hal yang memerlukan simbol identitas daerah.\r\nb. Untuk mengembangkan partisipasi dan imajinasi yang tertuang dalam simbol identitas,\r\nguna memberikan semangat dan motivasi bagi Aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan\r\nkemasyarakatan.\r\nc. Sebagai gambaran karakteristik yang bersumber pada ciri khas daerah dalam bentuk simbol latar belakang sejarah, budaya dan bahasa serta estetika.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB III\r\nBENTUK DAN MAKNA LAMBANG DAERAH DAN LAGU MARS Pasal 3\r\n\r\nBentuk dan Gambar Lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.\r\n\r\n\r\n\r\nPasal 4\r\n\r\nLagu Mars adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. \r\nPasal 5\r\n\r\nLambang daerah menggambarkan unsur – unsur yang terdiri dari : (1) Makna gambar\r\na. Bintang Lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud dari Falsafah\r\nNegara Kesatuan Republik Indonesia.\r\nb. Payung (Ammakuasang) melambangkan sifat mengayomi, melindungi kehidupan masyarakatnya.\r\nc. Kobaran api, melambangkan semangat kejuangan dengan kobaran jiwa yang tidak\r\nmengenal mati sebelum memberi cahaya, membuktikan bahwa Luwu Timur dapat memberikan kehidupan yang terbaik untuk rakyatnya.\r\nd. Gunung, bermakna lebih tinggi menampakkan bentuk yang lebih jelas seperti halnya Luwu Timur dalam memberikan program pembangunan, memiliki visi dan misi yang jelas dengan penuh komitmen, dan juga merupakan simbol dari kekayaan sumber\r\ndaya alam yang dimiliki yang merupakan cadangan devisa dan sumber pendanaan pembangunan wilayah Luwu Timur menuju daerah yang dapat mensejahterakan seluruh masyarakatnya.\r\ne. Pabrik, melambangkan bahwa Luwu Timur kedepan merupakan Daerah Industri yang berbasis pada potensi kelokalan dengan tetap mempertahankan kwalitas lingkungann hidup sehingga sumber daya alam tetap dapat diwariskan untuk generasi selanjutnya.\r\nf. Air, bermakna suci dan mensucikan. Air memiliki sifat tawaddu, mencari titik terendah namun manusia selalu menempatkan di tempat yang suci. Selain itu merupakan simbol daerah maritim Luwu Timur juga memiliki 3 (tiga) danau yakni :Danau Matano,\r\nDanau Towuti dan Danau Mahalona.\r\ng. Welenrengnge, merupakan pohon kehidupan dan kesuburan serta keseimbangan\r\nMakro Kosmos dan Mikro Kosmos sehingga terjadi keterikatan, kerukunan, kedamaian antara seluruh masyarakat dengan pemimpinnya dan Walenrengnge secara historis\r\nerat kaitannya denan Legenda Sawerigading.\r\nh. Padi, melambangkan kesejahteraan, yang menggambarkan bahwa Luwu Timur dapat mengembangkan pembangunan dari hasil alamnya yang melimpah.\r\ni. Labungawaru, merupakan salah satu keris pusaka kerajaan Luwu yang mempunyai\r\nfungsi dan posiis yang sangat penting bagi seorang raja yang memerintah kerajaan\r\nLuwu yang mencerminkan keberanian, kesatria, kegigihan, ketegasan, keteguhan dan siri’.\r\nj. Sayap burung Lagaruda, merupakan perwujudan semangat untuk menggapai dan\r\nmencapai cita-cita serta perlambang dinamisasi kehidupan masyarakat Luwu Timur.\r\nk. Wadah Gambar berbentuk perisai adalah simbol perjuangan, kepahlawanan dan perdamaian.\r\n(2) Makna Sandi a. Padi\r\n12 biji padi kiri dan kanan merupakan simbol dari 12 anak suku yang pernah ada di\r\nKerajaan Luwu. b. Rantai\r\n4 mata rantai yang kokoh terkait satu dengan yang lain melambnagkan Luwu yang\r\ntelah terbagi menjadi 3 Kabupaten dan satu kota merupakan satu kesatuan Wija To\r\nLuwu.\r\nc. Tiga gemlombang air merupakan tanggal peresmian Kabupaten Luwu Timur\r\n(tanggal 3).\r\nd. Jumlah bulu pada sayap burung masing – masing lima melambangkan bulan peresmian Kabupaten Luwu Timur (Bulan Lima)\r\ne. Pabrik terdiri dari tiga bangunan melambangkan tahun peresmian Kabupaten Luwu\r\nTimur (Tahun 2003).\r\n\r\n(2) Makna Warna\r\n\r\na. Hijau Tua melambangkan kematangan berpikir, bertindak dan terencana. b. Hijau Muda mencerminkan nilai estetis dan dinamis.\r\nc. Kuning Mencerminkan keberhasilan, kemuliaan dan keagungan.\r\nd. Merah mencerminkan semangat keberanian, ketegasan dan kerelaan berkorban e. Putih mencerminkan kesucian, keikhlasan dan perdamaian. \r\nBAB IV\r\nPENGGUNAAN LAMBANG DEARAH DAN LAGU MARS Pasal 6\r\n\r\n(1) Lambang Daerah digunakan Instansi, unit kerja perangkat daerah, DPRD, Kontingen Olah Raga, Kesenian, Budaya, Organisasi Kemasyarakatan ataupun kontingan lain yang mewakili daerah baik didalam maupun keluar daerah.\r\n(2) Lambang Daerah dapat juga digunakan sebagai lencana bagi setiap pejabat dan pegawai Pemerintah Kabupaten, Anggota DPRD, tanda penghormatan untuk tamu resmi pemerintah kabuapten serta pada gedung,kantor,sekolah, rumah jabatan, buku, spanduk, reklame dan lain-lain yang diadakan oleh pemerintah kabupaten.\r\n(3) Tata cara penggunaan dan ukuran lambang daerah akan diatur dengan Keputusan Bupati.\r\n\r\nPasal 7\r\n\r\nLagu Mars dinyanyikan pada acara-acara resmi yang dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB V\r\nPEMBUATAN LAMBANG DEARAH OLEH MASYARAKAT UMUM Pasal 8\r\n\r\nPembuatan Lambang Daerah oleh masyarakat umum tidak diperbolehkan kecuali setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB VI\r\nL A RA N G A N Pasal 9\r\n\r\n(1) Setiap orang, badan usaha, perkumpulan dan organisasi pemerintah atau organisasi masyarakat dilarang untukmenambah dan mnegurangi atau merubah bentuk huruf, kalimat, angka, lukisan, warna dan menggunakan tanda-tanda lain pada Lambang Daerah.\r\n(2) Lambang Daerah tidak dapat digunakan sebagai alat propaganda politik, usaha dagang, cap dagang, kepentingan pribadi atau golongan.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 10\r\n\r\n(1) Barang siapa menyalahgunakan Lambang Daerah diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).\r\n(2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 11\r\n\r\n(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabuapten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.\r\n(2) Wewenang penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah :\r\na. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dugaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.\r\nb. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan\r\ntentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana. \r\nc. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.\r\nd. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti\r\ntersebut.\r\ne. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.\r\nf. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e.\r\ng. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.\r\nh. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.\r\ni. Menghentikan penyidikan.\r\nj.\tMelakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.\r\n(3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan\r\ndan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12\r\n\r\nHal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.\r\n\r\nPasal 13\r\n\r\nPeraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\nAgar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaga Daerah Kabupaten Luwu Timur.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2005. \n 6 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 1972 tentang Lambang Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lambang Daerah dan Lagu Mars Kabupaten Luwu Timur sebagai simbol identitas daerah dan jati diri. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan simbol identitas daerah, mengembangkan partisipasi dan imajinasi masyarakat, serta menggambarkan karakteristik daerah berdasarkan sejarah, budaya, dan bahasa.

Lambang Daerah dan Lagu Mars didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Lambang daerah menggambarkan unsur-unsur seperti bintang, payung, kobaran api, gunung, pabrik, air, welenrengnge, padi, labungawaru, dan sayap burung lagaruda, yang masing-masing memiliki makna simbolis. Lagu Mars digunakan pada acara-acara resmi.

Peraturan ini juga mengatur tentang penggunaan Lambang Daerah oleh instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan dalam berbagai kegiatan yang mewakili daerah. Pembuatan Lambang Daerah oleh masyarakat umum memerlukan izin dari instansi yang berwenang. Terdapat larangan untuk mengubah bentuk, huruf, kalimat, angka, lukisan, atau warna pada Lambang Daerah, serta larangan penggunaan Lambang Daerah untuk propaganda politik, usaha dagang, atau kepentingan pribadi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa menyalahgunakan Lambang Daerah diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LUWU TIMUR REGENCY
NUMBER 01 YEAR 2005
on
REGIONAL SYMBOL AND MARCH SONG OF LUWU TIMUR REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LUWU TIMUR,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that with the formation of Luwu Timur Regency, it is deemed necessary to have a Regional Symbol and March Song as a symbol of regional identity and self-identity which is the adhesive of the unity of all levels of society in Luwu Timur Regency as an integral part of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that for the purposes referred to in letter a above and based on the results of the competition committee's decision as stated in the Decree of the Regent of Luwu Timur Number 72 of 2003 concerning the winners of the regional symbol and march song competition of Luwu Timur Regency, it is necessary to stipulate the regional symbol and march song of Luwu Timur Regency by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa8de730-f663-49e4-94de-d4964c4d30e7","actionData","errors"]