[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa87e82c-b827-4710-851f-c252b174fc85","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":89,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-10-05","effective_date","2007-10-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","Lembaga Kemasyarakatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/NO.3, TLD NO.3, LL KAB. KAPUAS HULU: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Kemasyarakatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumberdaya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur; \n UU No.27 Tahun 1959, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, Pp No.72 Tahun 2005 \n KETENTUAN UMUM; TATA CARA PEMBENTUKAN; MAKSUD DAN TUJUAN; KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI; HUBUNGAN DAN TATA KERJA; SUMBER DANA; PEMBINAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2007. \n 8 halaman dan 2 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2007 mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat melalui peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan: Lembaga kemasyarakatan dapat dibentuk di desa dan kelurahan. Pembentukan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, sedangkan di kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembentukan ini dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
Jenis Lembaga Kemasyarakatan: Lembaga kemasyarakatan terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Lembaga Adat.
Maksud dan Tujuan: Lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dan kelurahan.
Tugas dan Fungsi: Setiap lembaga kemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam memberdayakan masyarakat. Misalnya, LPM bertugas menyusun rencana pembangunan partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. PKK bertugas merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK. RW bertugas menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat. RT bertugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Karang Taruna bertugas mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda. Lembaga Adat bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat.
Kepengurusan dan Susunan Organisasi: Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat. Susunan organisasi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi.
Hubungan dan Tata Kerja: Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
Sumber Dana: Sumber dana dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bagian dari DASK Kabupaten/Provinsi, dana perimbangan, bantuan lainnya yang sah, alokasi dana desa (ADD), dan kerjasama pihak ketiga.
Pembinaan: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan.

","transitional_provisions","

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KAPUAS HULU REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 3 OF 2007
CONCERNING
COMMUNITY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAPUAS HULU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to empower and improve the quality of community resources, it is necessary to increase the capacity of the role of village and sub-district community institutions to contribute effectively in organizing themselves, being able to accommodate initiatives, initiatives based on the aspirations and interests of the community, driving self-help development in the field of managing development resources and natural resources in a planned, orderly and measurable manner;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to regulate it with a Regional Regulation concerning Village Community Institutions.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa87e82c-b827-4710-851f-c252b174fc85","actionData","errors"]