Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 38 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 ini bertujuan untuk mengatur penggunaan tanah secara efisien guna mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sandang-pangan rakyat. Peraturan ini memberikan wewenang kepada Menteri Agraria, setelah berkonsultasi dengan Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, untuk menetapkan batas maksimum dan minimum luas tanah yang dapat ditanami atau harus disediakan untuk tanaman tertentu. Penetapan ini didasarkan pada wilayah kerja perusahaan atau daerah tertentu. Kepala Daerah tingkat II bertanggung jawab untuk menetapkan pembagian tanah di desa-desa, dengan persetujuan dari Gubernur atau Residen. Panitia Desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan wakil tani, akan menentukan letak dan luas tanah yang harus disediakan. Peraturan ini juga mengatur agar perusahaan turut serta dalam usaha kesejahteraan daerah untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan perusahaan dan perekonomian rakyat.

• 1. Barang siapa melanggar penetapan Panitia Desa dapat dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 5.000,-.
• 2. Orang yang menghasut untuk melakukan pelanggaran juga dikenai hukuman yang sama.
• 3. Jika pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, tuntutan pidana ditujukan kepada pimpinan atau pemberi perintah.