[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa78af60-6a27-4661-9a15-68dc4041b8eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","2011-03-28","effective_date","2011-07-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kediri","place_of_enactment","Kediri","theme","Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan - Perindustrian dan Perdagangan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD No 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa usaha dibidang perindustrian dan perdagangan merupakan\r\npotensi daerah yang perlu digali dan dibina untuk menunjang\r\npertumbuhan perekonomian di daerah;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat\r\nyang melakukan usaha dibidang perindustrian dan perdagangan\r\nserta menggali potensi daerah, maka perlu adanya pengaturan untuk\r\npembinaan dan pengendalian izin usaha;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPerizinan Dibidang Perindustrian dan Perdagangan \n 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (STBL 1938\r\nNomor 86) Undang-Undang Pembatasan Perusahaan;\r\n2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nDaerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,\r\nJawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah\r\n(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 2387) ;\r\n4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan,\r\n(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 2759); \r\n5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal\r\nDalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun\r\n1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);\r\n6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal\r\n(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 3193);\r\n7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana\r\n(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 3209) ;\r\n8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar\r\nPerusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 3214);\r\n9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian\r\n(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 3274);\r\n10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan\r\nLingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;\r\n11.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan\r\nKonsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 3821) ;\r\n12.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004\r\nNomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);\r\n13.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara\r\nTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);\r\n14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal\r\n(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran\r\nNegara Tahun 4724);\r\n15.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas\r\n(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran\r\nNegara Tahun 4756); \r\n16.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,\r\ndan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93,\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4866);\r\n17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 5049);\r\n18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana\r\n(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 3250 );\r\n19.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan\r\nPengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;\r\n20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha\r\nIndustri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 3596) ;\r\n21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis\r\nMengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun\r\n1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;\r\n22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah\r\nProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran\r\nNegara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nNomor 4737) ;\r\n23.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba\r\n(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 4742) ;\r\n24.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan\r\nIndustri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 4987) ;\r\n25.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang\r\nUsaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka ;\r\n26.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan\r\nPembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko\r\nModern;\r\n27.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/Per/3/2006\r\ntentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan ;\r\n28.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007\r\ntentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/MDAG/PER/9/2009;\r\n29.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/Per/9/2007\r\ntentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;\r\n30.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 31/M-DAG/Per/8/2008\r\ntentang Penyelenggaraan Waralaba ;\r\n31.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/MD/Per/6/2008\r\ntentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan\r\ndan TDI ;\r\n32.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang\r\nPedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat\r\nPerbelanjaan dan Toko Modern ;\r\n33.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :\r\n199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan\r\nPameran Dagang Konvensi dan/atau Seminar Dagang ;\r\n34.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1\r\nTahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan\r\nPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ;\r\n35.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2002 tentang\r\nRencana Tata Ruang Kota Wilayah Kota Kediri Tahun 2003 – 2013\r\n(Lembaran Daerah Kota Kediri Tanggal 19 September 2002 Nomor\r\n2 / C).\r\n \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nPELAYANAN PERIZINAN\r\nBAB III\r\nKETENTUAN PERIZINAN\r\nBAB IV\r\nMASA BERLAKUNYA IZIN\r\nBAB V\r\nPERUBAHAN DATA PERUSAHAAN DAN\r\nSURAT IZIN YANG HILANG ATAU RUSAK\r\nBAB VI\r\nKEWENANGAN DAN PEMBINAAN\r\nBAB VII\r\nSANKSI ADMINISTRASI\r\nBAB VIII\r\nKETENTUAN PIDANA \r\nBAB IX\r\nPENYIDIKAN\r\nBAB X\r\nKETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XI\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011. \n Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor\r\n21 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan di Bidang Perindustrian dan\r\nPerdagangan \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan di Kota Kediri. Latar belakangnya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berusaha di bidang tersebut.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai jenis perizinan, termasuk:

Bidang Perindustrian: Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Izin Perluasan Industri.
Bidang Perdagangan: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran, Informasi Perusahaan, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan. IUI wajib dimiliki oleh perusahaan industri dengan skala investasi tertentu, kecuali industri kecil. SIUP wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan klasifikasi berdasarkan kekayaan bersih. TDG wajib dimiliki oleh perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang. TDP wajib dimiliki oleh berbagai bentuk perusahaan. STPW wajib dimiliki oleh pemberi dan penerima waralaba. IUP2T, IUPP, dan IUTM wajib dimiliki oleh pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban pemegang izin, seperti penyampaian informasi industri secara berkala, pelaksanaan upaya keseimbangan lingkungan, dan penyediaan tempat usaha untuk usaha kecil di pusat perbelanjaan. Semua permohonan pelayanan perizinan tidak dikenakan biaya.

","transitional_provisions","Semua jenis perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan dengan jenis usaha dan pada lokasi yang sama sampai batas masa izinnya dan sesudahnya diganti atau didaftar ulang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan/atau pencabutan atas izin, tanda daftar, atau surat.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 7 huruf a, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (2), dipidana penjara atau denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KEDIRI CITY GOVERNMENT
KEDIRI CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 4 OF 2011
ABOUT
LICENSING IN THE INDUSTRIAL AND TRADE SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KEDIRI,

Considering:

that businesses in the industrial and trade sector are regional potentials that need to be explored and developed to support economic growth in the region;
that in order to improve services to the community engaged in businesses in the industrial and trade sector and to explore regional potentials, it is necessary to have regulations for the development and control of business licenses;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Licensing in the Industrial and Trade Sector.

Remembering:

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie of 1934 (STBL 1938 Number 86) Company Restriction Law;
Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa78af60-6a27-4661-9a15-68dc4041b8eb","actionData","errors"]