[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa72f391-6858-41d4-8f76-f5e7bf36ec4a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-04-06","effective_date","2015-04-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serang","place_of_enactment","Ciruas","theme","Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata-cara-pemilihan-pengangkatan-pemberhentian-kades
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta dengan memperhatikan perkembangan sosial masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali; \n Pasal 18 Ayat (7) dan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013. \n Ketentuan Umum; Pemilihan Kepala Desa; Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Panitia Pengawas; Mekanisme Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa; Masa Jabatan Kepala Desa; Larangan Bagi Kepala Desa; Laporan Kepala Desa; Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; Tindakan Penyidikan; Pembinaan Kepala Desa; Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2015. \n 33 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Serang ini mengatur tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Pemilihan Kepala Desa:** Dilaksanakan secara serentak dan bergelombang paling banyak tiga kali dalam enam tahun.\n2. **Panitia Pemilihan:** Dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa dengan tugas masing-masing.\n3. **Biaya Pemilihan:** Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).\n4. **Tahapan Pemilihan:** Meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.\n5. **Persyaratan Calon Kepala Desa:** Menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Kepala Desa, termasuk usia, pendidikan, dan domisili.\n6. **Kampanye:** Mengatur tata cara kampanye yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.\n7. **Pemungutan Suara:** Dilakukan melalui surat suara dengan tata cara yang telah ditentukan.\n8. **Penetapan:** Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.\n9. **Pelantikan:** Dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.\n10. **Panitia Pengawas:** Dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan.\n11. **Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:** Mengatur tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa pemilihan.\n12. **Masa Jabatan:** Kepala Desa memegang jabatan selama enam tahun dan dapat menjabat paling lama tiga kali masa jabatan.\n13. **Larangan Bagi Kepala Desa:** Menetapkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Kepala Desa.\n14. **Laporan Kepala Desa:** Mengatur kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.\n15. **Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian:** Mengatur mekanisme pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa.\n16. **Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu:** Mengatur mekanisme pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.\n17. **Tindakan Penyidikan:** Mengatur tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian kegiatan kampanye.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SERANG
THE PROVINCE OF BANTEN

REGIONAL REGULATION OF SERANG REGENCY
NUMBER 1 OF 2015
ON
PROCEDURES FOR ELECTION, APPOINTMENT AND
DISMISSAL OF VILLAGE HEADS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERANG,

\n\n \n \n

Considering :

that with the enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 on Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 on Villages and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 on the Election of Village Heads, and with regard to the social development of the community, the Regional Regulation of Serang Regency Number 9 of 2006 on Procedures for Nomination, Election, Appointment and Dismissal of Village Heads, needs to be adjusted by re-regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Serang Regency on Procedures for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa72f391-6858-41d4-8f76-f5e7bf36ec4a","actionData","errors"]