[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa6a5c34-2376-4d99-b2fd-2d871e1c17cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-07-27","effective_date","2017-07-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Padang Lawas","place_of_enactment","Sibuhuan","theme","Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan-publik
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2018/NO. 02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Publik
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah merupakan perwujudan pelaksanaan pemberdayaan bagi setiap masyarakat berupa pelayanan barang, pelayanan jasa maupun pelayanan administrasi untuk meningkatkan sumber daya aparatur sebagai aset utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. \n UUD Negara RI Tahun 1945; UU Nomor 38 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; Maksud, Tujuan, Asas, Prinsip dan Ruang Lingkup; Pembina, penyelenggara dan Evaluasi Pelayanan Publik; Hak, Kewajiban dan Larangan; Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peran serta Masyarakat; Kerahasiaan Dokumen; dan Pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017. \n 27 Hlmn; Penjelasan 5 Hlmn. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan. Tujuannya meliputi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik, serta memastikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pelayanan publik, termasuk:

Pembagian Kewenangan: Bupati sebagai pembina pelayanan publik bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan SKPD.
Ruang Lingkup Kegiatan: Meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan lainnya.
Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:\n
- Kewajiban Perizinan/Pendaftaran: Tidak disebutkan secara eksplisit, namun tersirat dalam pemenuhan standar pelayanan.
- Persyaratan Khusus Badan Hukum: Mitra kerjasama penyelenggara pelayanan publik wajib berbadan hukum Indonesia.
- Kewajiban Pelaporan: Penyelenggara wajib melaporkan perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD setiap tahun. Pelaksana juga wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala.
\n

Peraturan ini juga menekankan pentingnya standar pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PADANG LAWAS
PROVINCE OF NORTH SUMATRA

REGIONAL REGULATION OF PADANG LAWAS REGENCY
NUMBER 02 YEAR 2017
CONCERNING
PUBLIC SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PADANG LAWAS,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of public service by the Regional Government is a manifestation of the implementation of empowerment for every community in the form of goods service, services and administration services to improve community welfare and improve human resources apparatus as the main asset in the implementation of regional development;
that as an effort to reaffirm the rights and obligations of every citizen and resident and the realization of the responsibilities of the state and corporations in the implementation of public service, legal norms are needed that provide clear arrangements;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa6a5c34-2376-4d99-b2fd-2d871e1c17cc","actionData","errors"]