[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa612ffa-2764-4b45-aca8-233082b780d6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022","number","8","year","2022","published_date","2022-10-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Penyelenggaraan Inovasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

inovasi
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2022/8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Inovasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya\r\nkesejahteraan masyarakat perlu meningkatkan kinerja\r\nPemerintahan Daerah melalui inovasi Daerah;\r\nb. bahwa dalam rangka mencapai inovasi daerah yang\r\nterbaik secara kualitas maupun kuantitas perlu\r\nkoordinasi dan integrasi yang efektif antar penyelenggara\r\npemerintahan daerah dan pemangku kepentingan;\r\nc. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian\r\nhukum bagi semua pihak yang terlibat dalam\r\npenyelenggaraan Inovasi Daerah, diperlukan pengaturan\r\ntentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah; \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tujuan Dan Sasaran Inovasi Daerah; Bentuk Dan Kriteria Inovasi Daerah; Pelaksanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah; Pengembangan Inovasi Daerah; Informasi Inovasi Daerah; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022. \n Halaman: 18 hlm, Penjelasan: 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Pemerintahan Daerah melalui penyelenggaraan inovasi daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kerjasama dan sinergitas antar pemangku kepentingan, penciptaan, replikasi, dan/atau transfer inovasi, serta daya saing daerah.\n\nInovasi daerah meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kriteria inovasi daerah mencakup pembaharuan, manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dan dapat direplikasi.\n\nPenyelenggaraan inovasi daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, meliputi penjaringan usulan, penilaian proposal, uji coba, dan penerapan inovasi daerah. Proposal inovasi dapat berasal dari Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, dan/atau anggota Masyarakat. Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah untuk uji coba, dan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan ditetapkan melalui Keputusan Bupati atau Peraturan Daerah/Peraturan Bupati.\n\nHak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pihak yang mengusulkan Inovasi Daerah dan berhasil diterapkan. Pendanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Inovasi Daerah.","transitional_provisions","1. Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SLEMAN
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
REGIONAL REGULATION OF SLEMAN REGENCY
NUMBER 8 OF 2022
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF REGIONAL INNOVATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SLEMAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to accelerate the realization of community welfare, it is necessary to improve the performance of the Regional Government through Regional innovation;
that in order to achieve the best regional innovation in terms of quality and quantity, effective coordination and integration between regional government organizers and stakeholders is needed;
that in order to provide direction, foundation, and legal certainty for all parties involved in the implementation of Regional Innovation, it is necessary to regulate the Implementation of Regional Innovation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa612ffa-2764-4b45-aca8-233082b780d6","actionData","errors"]