[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa5ec302-6821-4dc7-bb2b-e1647a2d64be","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-01-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini juga, belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kejahatan masyarakat dan lingkungan serta telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah juga memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintahan Daerah dan peran masyarakat serta dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan. \n UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 02 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\nBagian Kesatu\t:\tDefinisi\r\nBagian Kedua\t:\tRuang Lingkup \r\n2.\tAsas dan Tujuan;\r\n3.\tTugas dan Wewenang;\r\n4.\tHak dan Kewajiban;\r\nBagian Kesatu \t:\tHak\r\nBagian Kedua \t:\tKewajiban\r\n5.\tPerizinan;\r\n6.\tPenyelenggaraan Pengelolaan Sampah;\r\nBagian Kesatu\t:\tPengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga\r\n7.\tPembiayaan dan Kompensasi;\r\nBagian Kesatu\t:\tPembiayaan\r\nBagian Kedua\t:\tKompensasi\r\n8.\tKerja Sama dan Kemitraan;\r\nBagian Kesatu\t:\tKerja Sama Antar Daerah\r\nBagian Kedua\t:\tKemitraan\r\n9.\tPeran Masyarakat;\r\n10.\tLarangan;\r\n11.\tPengawasan;\r\n12.\tSanksi Administratif;\r\n13.\tPenyelesaian Sengketa;\r\nBagian Kesatu\t:\tUmum\r\nBagian Kedua\t:\tPenyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan\r\nBagian Ketiga\t:\tPenyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan\r\nBagian Keempat\t:\tGugatan Perwakilan Kelompok\r\nBagian Kelima\t:\tHak Gugat Organisasi Persampahan\r\n14.\tKetentuan Penyidikan;\r\n15. \tKetentuan Pidana;\r\n16.\tKetentuan Peralihan;\r\n17.\tKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2012. \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Latar belakangnya adalah pertambahan penduduk, perubahan pola konsumsi yang meningkatkan volume dan jenis sampah, serta pengelolaan sampah yang belum berwawasan lingkungan.

\n\n

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, memfasilitasi upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta melakukan koordinasi antar lembaga. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di tingkat kota, sementara Camat, Lurah, dan Kepala Desa bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di tingkat masing-masing.

\n\n

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh informasi yang benar, mendapatkan perlindungan dan kompensasi, serta memperoleh pembinaan. Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pengelola kawasan pemukiman, komersial, industri, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Produsen wajib mencantumkan label atau tanda terkait pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan mengelola kemasan yang tidak dapat terurai oleh proses alam.

\n\n

Kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati melalui Kepala BLHK, didasarkan pada hasil kajian AMDAL, UKL, atau UPL. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pengurangan (pembatasan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir). Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah dari APBD dan/atau sumber lain yang sah. Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan penanganan sampah di TPA.

\n\n

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dan bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah. Masyarakat dapat berperan melalui pemberian usul, pertimbangan, saran, perumusan kebijakan, dan penyelesaian sengketa. Terdapat larangan membuang sampah tidak pada tempatnya, melakukan pembuangan terbuka di TPA, dan membakar sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis.

","transitional_provisions","1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkanya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.","sanctions","1. Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.\n2. Sanksi administratif dapat berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin.\n3. Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 24 diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2012
ON
WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL HYGIENE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BALANGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the population growth and changes in consumption patterns
of the community have led to an increase in the volume, types, and
characteristics of increasingly diverse waste;
that waste management has not been in accordance with
environmentally sound waste management methods and techniques,
resulting in negative impacts on public health and the environment;
that waste has become a national problem, so that
its management needs to be carried out comprehensively and
integrated from upstream to downstream in order to provide benefits
economically, in terms of health for the community, and safely for the
environment, and can change people's behavior;
that in waste management, legal certainty, clarity of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa5ec302-6821-4dc7-bb2b-e1647a2d64be","actionData","errors"]