[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa4f3d37-752a-4a0d-9d0b-b9f43b0024c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2002 tentang Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2002","number","23","year","2002","published_date","2002-07-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin gangguan
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, BD.2002/No. 25 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka dipandang perlu dilaksanakan pengaturan kembali terhadap Izin Gangguan di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan; \n Undang-undang Gangguan Staatsblad 1926 Nomor 226; Undang-undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993; peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987; Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/04.SK/4-1988; Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 tahun 1987; \n Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal tentang izin gangguan, yang meliputi tata cara pengajuan izin gangguan, kewajiban dan hak masyarakat dan pemerintah, tata cara pemberian izin gangguan, jangka waktu berlakunya izin gangguan, penolakan dan pencabutan izin, nama, obyek dan subyek izin gangguan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran serta struktur dan besarnya tarif, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, tata cara penagihan, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, masa retribusi, penyidikan dan ketentuan pidana bagi Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2002. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 3 Tahun 1988 dicabut. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 3 Tahun 1988 mengenai Pemberian Izin Tempat Usaha.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Gangguan di Kabupaten Klaten. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan pengaturan kembali terhadap Izin Gangguan sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Ketentuan Substansial:

Setiap tempat usaha yang berada di wilayah Kabupaten Klaten wajib memiliki Izin Gangguan. Izin ini diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan berbagai dokumen seperti foto copy KTP, akta pendirian perusahaan, dokumen UKL-UPL atau SPPL, foto copy pelunasan PBB, sertifikat tanah, rancangan tata letak instalasi, persetujuan tetangga terdekat, dan bagan alir proses produksi.

Pemegang Izin Gangguan wajib mengajukan permohonan izin baru apabila tempat usaha diperluas, terjadi perubahan sifat perusahaan, perusahaan berhenti beroperasi selama 1 tahun berturut-turut, atau terjadi perbaikan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh sifat perusahaan. Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usaha tersebut masih berjalan, dengan kewajiban pendaftaran ulang setiap 5 tahun sekali.

Pemerintah Daerah memungut Retribusi Izin Gangguan atas pemberian izin gangguan. Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin gangguan, kecuali tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk untuk kawasan industri. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin gangguan. Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Tarif Lingkungan, Index Lokasi, Index Gangguan dan Luas Ruang Tempat Usaha.

\n","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 3 Tahun 1988 mengenai Pemberian Izin Tempat Usaha dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 23 OF 2002
on
NUISANCE PERMIT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that with the enactment of Law Number 18 of 1997 on Regional Taxes and Regional Levies as amended by Law Number 34 of 2000, it is deemed necessary to re-regulate Nuisance Permits in Klaten Regency; \n that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Nuisance Permits. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Nuisance Law Staatsblad 1926 Number 226 which has been amended and supplemented by Staatblad 1940 Numbers 14 and 450; \n Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency Regions Within the Province of Central Java (State Gazette of 1950 Number 42); \n Law Number 5 of 1984 on Industry (State Gazette of 1984

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa4f3d37-752a-4a0d-9d0b-b9f43b0024c9","actionData","errors"]