[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa458b4a-c97f-416c-9a22-dee606ec2b6e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2018 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-11-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumbawa","place_of_enactment","Sumbawa","theme","PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DAERAH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, https://www.jdih.sumbawakab.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa usaha pariwisata merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kepariwisataan daerah yang harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap mengangkat dan melindungi nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta memperhatikan karakteristik dan kepentingan daerah;bahwa usaha pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;bahwa untuk mendukung pengembangan penyelenggaraan usaha pariwisata di daerah, perlu diatur dengan peraturan daerah; \n Pasal 18 UUD 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 5 tahun 2015; PP Nomor 50 Tahun 2011; Permen Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016; Perda Provinsi Nomor 7 Tahun 2013; Perda Provinsi Nomor 2 Tahun 2016. \n PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DAERAH yang terdiri dari XI BAB mengatur mengenai : Prinsip pengelolaan pariwisata; Usaha Pariwisata; Pendaftaran Usaha Pariwisata; Hak, Kewajiban dan Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018. \n tidak ada \n tidak ada \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Daerah dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan industri pariwisata daerah secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, serta untuk mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan usaha pariwisata, termasuk:

Jenis-jenis usaha pariwisata yang meliputi daya tarik wisata (alam, budaya, dan buatan), kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan/seminar pariwisata, pengembangan jaringan pariwisata, konferensi, festival dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, dan jasa pramuwisata.
Prinsip pengelolaan kepariwisataan yang menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya, hak asasi manusia, keragaman budaya, kearifan lokal, kesejahteraan rakyat, kelestarian alam, pemberdayaan masyarakat, keterpaduan antar sektor, dan kode etik kepariwisataan.
Hak dan kewajiban berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pengusaha pariwisata, wisatawan, dan masyarakat setempat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata. Pengusaha pariwisata wajib menjaga norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat setempat, memberikan informasi yang akurat, memberikan pelayanan yang prima, serta memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.
Prosedur pendaftaran usaha pariwisata, termasuk persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh pengusaha pariwisata untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Peraturan ini juga mengatur larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh pengusaha pariwisata, seperti larangan mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati, melakukan perubahan nama usaha tanpa persetujuan Bupati, menjalankan usaha yang tidak sesuai peruntukannya, mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin, mempekerjakan anak di bawah umur, menerima pengunjung anak-anak di bawah umur pada jenis usaha pariwisata tertentu, dan menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, pelanggaran kesusilaan, pemakaian obat-obatan terlarang, serta kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat menjalankan kegiatan kepariwisataan.\n2. Setiap penyelenggara usaha pariwisata wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 34 dikenai teguran lisan, dan jika tidak patuh, dapat diminta pindah dari lokasi.\n2. Pengusaha pariwisata yang melanggar Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan sementara kegiatan usaha, dan pencabutan TDUP.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 36 dan Pasal 37 dapat dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUMBAWA
PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA
REGIONAL REGULATION OF SUMBAWA REGENCY
NUMBER 7 OF 2018
ABOUT
ORGANIZATION OF REGIONAL TOURISM BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUMBAWA,

\n\n \n \n

Considering:

that the tourism business is an inseparable part of
regional tourism development that
must be carried out systematically, in a planned, integrated
manner, sustainably, and responsibly while still
upholding and protecting religious values, culture and
customs that live in the midst of society, the preservation
and quality of the environment, and paying attention to the
characteristics and interests of the region;
that the tourism business is one aspect of
economic development that is able to accelerate
the development of the regional economy and welfare
of the community;
that to support the development of the organization of
tourism business in the region, it needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa458b4a-c97f-416c-9a22-dee606ec2b6e","actionData","errors"]