[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa3fdfe6-f2ea-4ddb-9bb9-8bfd8c2f36e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Benda Muatan Kapal Tenggelam","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2023","number","169","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Benda Muatan Kapal Tenggelam","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bmn
2023
Peraturan Menteri Keuangan NO. 169, BN.2023 (1113)/22 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Benda Muatan Kapal Tenggelam
ABSTRAK:	\n \n a. \tbahwa untuk optimalisasi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam dalam meningkatkan daya guna untuk mendukung\t\t pembangunan nasional, telah ditetapkan Peraturan\tPresiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan\t\t\tBenda Muatan Kapal Tenggelam yang merupakan\t\tpengganti dari Keputusan Presiden Nomor\r\n25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor\r\n19 Tahun 2007 ten tang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun\r\n2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;\r\nb. \tbahwa untuk menyesuaikan perubahan pengaturan sebagaimana\t\tdimaksud dalam huruf a, dan untuk memenuhi\t\tkebutuhan hukum pengelolaan kekayaan Negara \t berupa barang milik negara yang berasal dari benda \tmuatan kapal tenggelam, Peraturan Menteri Keuangan\t Nomor 184/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penetapan\t Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga\tAsal Muatan Kapal yang Tenggelam yang merupakan\t\ttindak lanjut dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan\tsebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun\r\n2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Benda Muatan Kapal Tenggelam;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan, pemindahtanganan pemanfaatan, penggunaan dan penatausahaan barang milik negara yang berasal dari benda muatan kapal tenggelam, pengawasan dan pengendalian dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 184/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 440).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mengelola Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) guna meningkatkan daya guna untuk mendukung pembangunan nasional, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.06/2009.

Peraturan ini mengatur kewenangan Menteri Keuangan selaku pengelola barang, Mendikbudristek selaku Pengguna Barang BMN BMKT berupa ODCB, dan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang BMN BMKT berupa bukan ODCB. Kewenangan meliputi penatausahaan, pengamanan, pengajuan permohonan persetujuan/usulan terkait hibah, penghapusan, pemanfaatan, penggunaan sementara, dan penetapan status penggunaan BMN BMKT.

Pengelolaan BMN BMKT meliputi Pemindahtanganan (Penjualan dan Hibah), Pemanfaatan (Sewa dan Pinjam Pakai), Penggunaan Sementara, Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan, dan Penatausahaan. Pemindahtanganan BMN BMKT berupa bukan ODCB dilakukan melalui penjualan secara lelang. Hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah atau lembaga sosial/budaya/keagamaan/kemanusiaan/pendidikan non-komersial. Pemanfaatan dapat dilakukan melalui sewa atau pinjam pakai dengan persetujuan Menteri Keuangan. Penggunaan Sementara dapat diberikan kepada Kementerian/Lembaga selain Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kemendikbudristek. Penetapan Status Penggunaan dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap BMN BMKT yang digunakan untuk tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 184/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 169 OF 2023
CONCERNING
MANAGEMENT OF STATE-OWNED ASSETS
DERIVED FROM SHIPWRECK CARGO

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to optimize the management of shipwreck cargo in increasing its utility to support national development, Presidential Regulation Number 8 of 2023 concerning the Management of Shipwreck Cargo has been established, which replaces Presidential Decree Number 25 of 1992 concerning the Division of Proceeds from the Recovery of Valuable Objects Originating from Sunken Vessels between the Government and Presidential Decree Number 19 of 2007 concerning the National Committee for the Recovery and Utilization of Valuable Objects Originating from Sunken Vessels, as amended by Presidential Decree Number 12 of 2009 concerning Amendments to Presidential Decree Number 19 of 2007

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa3fdfe6-f2ea-4ddb-9bb9-8bfd8c2f36e3","actionData","errors"]