[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa25ec9b-925f-4e64-9a3d-df59495c9610","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":84,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 30 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI\r\nNOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 30 Tahun 2004","number","30","year","2004","published_date","2004-04-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI\r\nNOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

UANG - LEGES - perubahan
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD.2004/No. 30
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI\r\nNOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES
ABSTRAK:	\n \n Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah untuk itu perlu mengubah Penetapan Besarnya Uang Leges; Berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Batang Hari No. 170/20/DPRD Tanggal 5 Februari 2004 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Penyediaan Barang / Jasa Pemborongan/ Jasa Lainnya Dan Uang Leges dan Keputusan DPRD Kab. Batang Hari No. 170/52/DPRD tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyesuaian Tarif Reribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Uang Leges; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Perda tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Uang Leges. \n UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 18 tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. \n Perda ini mengatur tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2004. \n 7 hlm.; Penjelasan 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2001 tentang Uang Leges.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari ini dibuat untuk menyesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000. Perbedaan utama antara kedua Keputusan Presiden ini adalah bahwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, sehingga aturan pokok dan petunjuk teknis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selain itu, penggolongan perusahaan disederhanakan menjadi tiga kelompok: Perusahaan Kecil, Perusahaan Menengah, dan Perusahaan Besar.

Peraturan daerah ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan Uang Leges. Uang Leges dipungut dari setiap Surat Izin, Surat Keterangan, Tanda Bukti Pembayaran, akta-akta, surat-surat berharga, atau surat-surat lain yang dianggap sejenis yang dilaksanakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Peningkatan PAD diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, serta menunjang Otonomi Daerah.

Peraturan ini mengatur perubahan tarif uang leges untuk berbagai jenis izin usaha, termasuk Izin Usaha Industri Perkebunan (Pabrik Minyak Kelapa Sawit, Pabrik Pengolahan Latex Pekat, Pabrik Pengolahan Kakao, dan Pabrik Industri Perkebunan Lainnya) dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (Usaha Besar, Usaha Menengah, dan Usaha Kecil).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BATANG HARI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 30 OF 2004
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 11 OF 2001 CONCERNING LEGAL FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG HARI,

Considering:

that with the issuance of Presidential Decree Number 80 of 2003 concerning Guidelines for the Implementation of Government Procurement of Goods/Services, it is necessary to amend the Determination of the Amount of Legal Fees.
that based on the Decree of the Regional House of Representatives of Batang Hari Regency Number 170/20/DPRD dated February 5, 2004 concerning the Determination of Retribution Tariffs for Business Licenses for the Provision of Goods/Services for Contracting/Other Services and Legal Fees and the Decree of the Regional House of Representatives of Batang Hari Regency Number 170/52/DPRD dated March 26, 2004 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa25ec9b-925f-4e64-9a3d-df59495c9610","actionData","errors"]