[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa1b00a5-9f41-40e8-baf2-17557d978820","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penataan Kecamatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-07-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Brebes","place_of_enactment","Brebes","theme","Penataan Kecamatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kecamatan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/NOMOR.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Kecamatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih\r\nefektif dan efisien, mewujudkan percepatan peningkatan\r\nkesejahteraan masyarakat, pelaksanaan pembangunan\r\nsecara berdayaguna dan berhasil guna serta guna\r\nmeningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,\r\npelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat\r\nDesa/Kelurahan, maka perlu memperkuat tatanan\r\npengaturan yang jelas agar tugas dan tanggungjawab\r\npemerintahan Kecamatan dilaksanakan secara tepat; bahwa dalam rangka mewujudkan dan mencapai sasaran\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan\r\nUndang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun\r\n2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka perlu ditetapkan\r\ndalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Penataan Kecamatan;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Penataan Kecamatan\r\nBab III Penggabungan Kecamatan\r\nBab IV Penyesuaian Kecamatan\r\nBab V Perencanaan Kecamatan\r\nBab VI Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab VII Pendanaan\r\nBab VIII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penataan Kecamatan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Penataan Kecamatan yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian Kecamatan.
Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar (jumlah penduduk, luas wilayah, usia Kecamatan, jumlah desa/kelurahan), persyaratan teknis (kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan), dan persyaratan administratif (kesepakatan musyawarah desa/forum komunikasi kelurahan).
Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan jika terjadi bencana, terdapat kepentingan strategis nasional, atau tercapai kesepakatan antara Bupati dan DPRD.
Penyesuaian Kecamatan meliputi perubahan batas wilayah, nama Kecamatan, pemindahan ibu kota, dan perubahan nama ibu kota Kecamatan.
Penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
Evaluasi kinerja Kecamatan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BREBES REGENCY
NUMBER 3 OF 2022
ON
SUB-DISTRICT STRUCTURING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BREBES,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in an effort to create a more effective and efficient
\ngovernment, realize the acceleration of improving
\ncommunity welfare, implementation of development
\neffectively and efficiently and in order to
\nimprove coordination of government administration,
\npublic service, and community empowerment of
\nVillage/Kelurahan, it is necessary to strengthen the order of
\nclear arrangements so that the duties and responsibilities of
\nSub-district government is carried out appropriately;
that in order to realize and achieve the objectives
\nas referred to in letter a, in accordance with
\nLaw Number 23 of 2014 on
\nRegional Government as amended several
\ntimes, most recently by Law Number 11 of
\n2020 on Job Creation and Government Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa1b00a5-9f41-40e8-baf2-17557d978820","actionData","errors"]