[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa15c4e2-73ff-4bb2-ba03-87d9f6761bcc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-06-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Barat","place_of_enactment","Meulaboh","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan barang milik daerah
2017
Qanun NO. 8, LD TAHUN 2017 NOMOR 08
Qanun TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal dan tertib berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai dan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan,Pengendalian dan Pengawasan, Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPK yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, Ganti Rugi dan Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \r\n \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017. \n 105 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk mengelola Barang Milik Daerah (BMD) secara optimal dan tertib berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Latar belakang pembentukan Qanun ini adalah perkembangan pengelolaan BMD yang semakin kompleks dan perlunya pengaturan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Qanun ini mengatur berbagai aspek pengelolaan BMD, termasuk:

Pejabat Pengelola BMD: Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD, Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang, Kepala SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang, Kepala SKPK sebagai Pengguna Barang, dan pejabat terkait lainnya.
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran: Proses penyusunan RKBMD dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPK serta ketersediaan BMD.
Pengadaan: Pelaksanaan pengadaan BMD berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Penggunaan: Penetapan status penggunaan BMD untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK atau dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka pelayanan umum.
Pemanfaatan: Pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK, seperti sewa, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG, dan KSPI.
Pengamanan dan Pemeliharaan: Upaya pengamanan fisik, administrasi, dan hukum terhadap BMD, serta pemeliharaan untuk menjaga kondisi BMD.
Penilaian: Proses penilaian BMD dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
Pemindahtanganan: Pengalihan kepemilikan BMD melalui penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah.
Pemusnahan: Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
Penghapusan: Tindakan menghapus BMD dari daftar barang.
Penatausahaan: Rangkaian kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD.
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian: Upaya pembinaan oleh Bupati, serta pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

Qanun ini juga mengatur pengelolaan BMD pada SKPK yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta BMD berupa rumah negara.

","transitional_provisions","1. Pejabat Pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.\n2. Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\n3. Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perurıdang-undangan.","sanctions","1. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF WEST ACEH REGENCY
NUMBER 8 OF 2017
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS
ARRANGED BY:
LEGAL SECTION OF REGIONAL SECRETARIAT
WEST ACEH REGENCY
YEAR 2017

REGENT OF WEST ACEH
ACEH PROVINCE

QANUN OF WEST ACEH REGENCY
NUMBER 8 OF 2017
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

REGENT OF WEST ACEH,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa15c4e2-73ff-4bb2-ba03-87d9f6761bcc","actionData","errors"]