[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa138010-c69e-48ad-830a-ceac31c17031","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-09-03","effective_date","2021-09-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu","place_of_enactment","Pasir Pengaraian","theme","Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2021/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Lahan Pertanian pangan merupakan bagian dari\r\nsumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan\r\nYang Maha Esa, yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat\r\nsebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang\r\nDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk\r\nserta perkembangan ekonomi dan industri\r\nmengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan\r\nfragmentasi Lahan Pertanian pangan telah mengancam\r\ndaya dukung wilayah Kabupaten Rokan Hulu dalam\r\nmenjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan\r\npangan;\r\nc. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan\r\nkepastian hukum kepada semua pihak dalam rangka\r\nperlindungan Lahan Pertanian, maka diperlukan\r\npengaturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian\r\nPangan Berkelanjutan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan\r\nLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan\r\nHulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,\r\nKabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten\r\nKuantan Singingi, dan Kota Batam;\r\n3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5068);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah;\r\n5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1\r\nTahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan\r\nPertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185).\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang\r\nSistem Informasi Lahan Pertanian Pangan\r\nBerkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5283);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang\r\nPembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan\r\nBerkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5288);\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia\r\nNomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk\r\nHukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia\r\nNomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia\r\nNomor 80 Tahun 2015;\r\n9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor\r\n07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman\r\nTeknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan,Lahan,dan\r\nLahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.\r\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1\r\nTahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah\r\nKabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040.\r\n \n Perda ini terdiri atas 16 Bab dan 69 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan dan Penetapan, Pemanfaatan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembiayaan, Peran serta masyarakat, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling\r\nlama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 37 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu. Latar belakangnya adalah untuk menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di tengah meningkatnya pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ketentuan substansial mencakup perencanaan dan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Perencanaan dilakukan melalui rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah. Pengembangan lahan pertanian meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi. Pemanfaatan lahan harus menjamin konservasi tanah dan air. Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pengendalian dilakukan melalui insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan. Masyarakat juga berperan serta dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Orang perseorangan yang melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF ROKAN HULU
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF ROKAN HULU REGENCY
NUMBER 6 OF 2021
CONCERNING
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURE LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF ROKAN HULU,

Considering:

that food agriculture land is part of the natural resources which is a gift from God Almighty, which must be utilized to the greatest extent for the prosperity and welfare of the people as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the increasing population growth and economic and industrial development have resulted in degradation, land use change, and fragmentation of food agriculture land, threatening the carrying capacity of the Rokan Hulu Regency in maintaining food independence, resilience, and food sovereignty;
that to provide direction, foundation and legal certainty to all parties in the context of protecting agricultural land, it is necessary to regulate the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa138010-c69e-48ad-830a-ceac31c17031","actionData","errors"]