[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa0ebb8d-3b05-4e4a-9363-21129d903830","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 13 Tahun 2014","number","13","year","2014","published_date","2014-11-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kendari","place_of_enactment","Kendari","theme","Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perumahan Dan Permukiman
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n Pembangunan perumahan dan permukiman yang baik, memperhatikan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas merupakan kebutuhan hidup yang mencerminkan eksistensi masyarakat Kota Kendari dalam upaya mewujudkan kota dalam taman yang bertakwa, maju, demokratis dan sejahtera. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maka strategi dan arahan kebijakan struktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nasional perlu di atur lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Kendari. Pengembang perumahan perlu menyediakan danmengelola prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang memadai agar sesuai dengan dinamikapeningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikantata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1995; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 15 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2009; PERMENPERA No. 10 Tahun 2012; PERDA Kota Kendari No. 1 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga asas dan tujuan dan ruang lingkup. Perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari rumah tidak bersusun dan rumah susun. Penyediaan prasarana,sarana dan utilitas wajib dilakukan oleh pengembang dan mealkuikan Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada pemerintah. Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Diatur juga wewenang pemerintah daerah dan larangan bagi pengembang, pihak ketiga dan SKPD/UKPD. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Walikota Kendari. . Guna menjamin kepatuhan masyarakat dan penyelesain perselisihan atas perda ini, diatur pula masalah penyidikan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif dan Ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2014. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2014 mengatur tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman yang baik dengan memperhatikan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan ini mengatur bahwa setiap pengembang perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dengan proporsi yang sesuai. Jenis PSU yang harus disediakan berbeda antara perumahan tidak bersusun dan rumah susun. Prasarana meliputi jaringan jalan, drainase, dan tempat sampah sementara. Sarana meliputi pertamanan dan ruang terbuka hijau, serta fasilitas komersial dan non-komersial seperti perniagaan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pemakaman, tempat pengolahan sampah terpadu, sistem pengolahan limbah, dan parkir. Utilitas meliputi jaringan air bersih, listrik, telepon, penerangan jalan umum, transportasi, dan sarana pemadam kebakaran.

Pengembang wajib menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Pemerintah Daerah berwenang mengatur perencanaan, penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan PSU, serta dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaannya. Pengembang dilarang memindahtangankan kewajiban pengelolaan PSU tanpa persetujuan Walikota.

","transitional_provisions","Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, harus diserahkan kepadaPemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.","sanctions","Pengembang yang tidak menyerahkan fasilitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\n1. Peringatan tertulis;\n2. Pembatasan Kegiatan Pembangunan;\n3. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;\n4. Penghentian sementara atau tetap pada pengelolaan perumahan;\n5. Penguasaan sementara oleh Pemerintah;\n6. Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;\n7. Pembatasan kegiatan usaha;\n8. Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan;\n9. Pencabutan Izin mendirikan bangunan;\n10. Pembekuan/Pencabutan surat bukti kepemilikan tanah;\n11. Perintah pembongkaran bangunan rumah;\n12. Pembekuan izin usaha;\n13. Pencabutan izin usaha;\n14. Pembatalan Izin;\n15. Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;\n16. Pencabutan insentif;\n17. Pengenaan denda administratif;\n18. Penutupan lokasi.\n\nSelain sanksi administratif, pengembang juga dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KENDARI
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

KENDARI CITY REGULATION
NUMBER 13 OF 2014
CONCERNING
PROVISION, SUBMISSION, AND MANAGEMENT OF INFRASTRUCTURE,
FACILITIES, AND UTILITIES FOR HOUSING AND SETTLEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KENDARI,

Considering:

that good housing and settlement development, taking into account the availability of infrastructure, facilities, and utilities, is a necessity of life that reflects the existence of the people of Kendari City in an effort to realize a city in a garden that is pious, advanced, democratic and prosperous;
that with the enactment of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas, the strategies and policy directions of the National Housing and Settlement Area structure need to be further regulated by the Kendari City Government;
that housing developers need to provide and manage adequate infrastructure, facilities, and utilities for housing and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa0ebb8d-3b05-4e4a-9363-21129d903830","actionData","errors"]