[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa09939c-f273-4a36-ba9b-b672ef485760","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN SUNGAI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016","number","18","year","2016","published_date","2016-12-27","effective_date","2016-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","PENGELOLAAN SUNGAI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan Hidup
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI
ABSTRAK:	\n \n 1. Dalam rangka mewujudkan ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan sungai dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga dapat berdampak bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk Jawa Timur sangat pesat dan berdampak pada kecenderungan lahan di sekitar sungai yang dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat serta telah mengakibatkan penurunan fungsi, yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran sungai, sehingga untuk kepentingan masa depan harus dilakukan pengendalian agar dapat dicapainya keadaan yang harmonis dan berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia;\r\n3. Pengelolaan sungai merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sungai; \n 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);\r\n2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292); 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. \n (1) Ruang lingkup pengelolaan sungai meliputi:\r\na. konservasi sungai;\r\nb. pendayagunaan sungai; dan\r\nc. pengendalian daya rusak air sungai.\r\n(2) Pengelolaan sungai dilakukan melalui tahapan:\r\na. perencanaan;\r\nb. pelaksanaan; dan\r\nc. pemantauan dan evaluasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016. \n 51 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sungai di Provinsi Jawa Timur. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta untuk mengendalikan dampak pertumbuhan penduduk terhadap fungsi sungai.

Ketentuan Substansial:

Konservasi Sungai: Meliputi perlindungan sungai (palung, sempadan, danau paparan banjir, dataran banjir, aliran pemeliharaan, ruas sungai) dan pencegahan pencemaran air sungai (penetapan daya tampung beban pencemaran, identifikasi sumber limbah, persyaratan pembuangan limbah, pelarangan pembuangan sampah, pemantauan kualitas air, pengawasan air limbah).
Pendayagunaan Sungai: Pemanfaatan sungai untuk berbagai keperluan (rumah tangga, pertanian, sanitasi, industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit listrik, transportasi, media komunikasi) dengan memperhatikan kelestarian ekosistem.
Pengendalian Daya Rusak Air: Melalui pengelolaan risiko banjir yang terpadu, meliputi pengurangan risiko besaran banjir (pembangunan prasarana pengendali banjir dan aliran permukaan) dan pengurangan risiko kerentanan banjir (pengelolaan dataran banjir).
Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sungai melalui berbagai cara, termasuk menjaga kualitas lingkungan, memberikan informasi, dan mengikuti pelatihan. Badan usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah juga berperan dalam pengelolaan sungai.
Perizinan: Pemanfaatan sungai memerlukan izin dari Gubernur untuk kegiatan seperti konstruksi, pemanfaatan bantaran, pemanfaatan air, dan pembuangan limbah.
Sistem Informasi Sungai: Sistem informasi sungai merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya air yang harus diperbarui sesuai kebutuhan dan mudah diakses oleh masyarakat.
Kerjasama: Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan sungai.
Pengawasan: Pengawasan dilakukan untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sungai dengan ketentuan yang berlaku.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (2), Pasal 25, dan/atau Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 dan/atau Pasal 48 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 18 OF 2016
CONCERNING
RIVER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the availability of sustainable water resources, it is necessary to manage rivers by considering social, economic, and environmental aspects, so that it can have an impact on the realization of community welfare as intended in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the rate of population growth in East Java is very rapid and has an impact on the tendency of land around rivers to be used for community activities and has resulted in a decrease in function, which is characterized by narrowing, sedimentation, and river pollution, so that for the sake of the future, control must be carried out in order to achieve a harmonious and sustainable state

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa09939c-f273-4a36-ba9b-b672ef485760","actionData","errors"]