[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9f748f8-b4c3-43a9-a18b-7a477c7af92b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 22 Tahun 2008","number","22","year","2008","published_date","2008-03-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Kuala","place_of_enactment","Marabahan","theme","Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Struktur Organisasi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2008/NO.22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi fungsi Organisasi Perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dengan Sistematika Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2008. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barito Kuala. BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok BAPPEDA meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Pembangunan Daerah, dan rencana tahunan. Fungsi BAPPEDA mencakup penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan teknis, penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan sistem informasi pembangunan, pengendalian perencanaan pembangunan, evaluasi pelaksanaan, serta pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga BAPPEDA. Susunan organisasi BAPPEDA terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Kewilayahan, Bidang Kemasyarakatan, Bidang Pengendalian dan Informatika, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat memberikan pelayanan kesekretariatan, sementara bidang-bidang lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.","transitional_provisions","1. Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah.\n2. Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah.\n3. Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BARITO KUALA REGENCY
NUMBER 21 YEAR 2008
CONCERNING
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES
REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF BARITO KUALA

\n\n \n \n

Considering:

that for the effectiveness and optimization of the functions of the Regional Apparatus Organization based on Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations, taking into account affairs that are under the authority of the region, based on Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs Between the Central Government, Provincial Regional Government and Regency/City Regional Government, it is necessary to restructure the Organization and Work Procedures of the Regional Development Planning Agency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9f748f8-b4c3-43a9-a18b-7a477c7af92b","actionData","errors"]