[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9f5898b-8102-452f-8e40-0f6bd1df4e64","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-01-07","effective_date","2016-01-08","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a398e89f-e98e-4a05-8e20-54e34590ef5a","Jaminan Fidusia & Pembiayaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1, LN.2016/No. 2, TLN No. 5833, LL SETNEG : 17 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan penjaminan Sistem Resi Gudang, yang merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan integritas sistem tersebut. Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, yang ditetapkan sebagai Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, memiliki fungsi untuk melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan serta memelihara stabilitas sistem. Lembaga ini diberi tugas untuk merumuskan kebijakan penjaminan, melaksanakan penjaminan, dan menangani Pengelola Gudang yang gagal. Kewajiban Lembaga Pelaksana termasuk membentuk struktur organisasi khusus, memiliki sistem informasi online, dan membuat laporan kegiatan. Lembaga ini juga memiliki wewenang untuk menetapkan kontribusi, mengelola kekayaan, dan menjatuhkan sanksi administratif. Sumber pendanaan Lembaga Pelaksana berasal dari pemerintah, kontribusi Pengelola Gudang, Premi Penjaminan, dan sumber lain yang sah. Setiap Pengelola Gudang wajib menjadi peserta penjaminan dan memenuhi kewajiban seperti membayar kontribusi awal dan Premi Penjaminan.

","transitional_provisions","1. Lembaga Pelaksana mulai melaksanakan kegiatan penjaminan Sistem Resi Gudang terhitung sejak menerima modal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.\n2. Dalam hal Lembaga Jaminan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang berdiri, fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Lembaga Jaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah ini beralih kepada Lembaga Jaminan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran Premi Penjaminan oleh Pengelola Gudang dikenai sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PP No. 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/224436/pp-no-29-tahun-2022","9a0205a3-1340-44a0-a3a9-2aad6003bb9f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2016
REGARDING
THE WAREHOUSE RECEIPT SYSTEM GUARANTEE IMPLEMENTING AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 37B paragraph (3), Article 37C, and Article 37I paragraph (1) and paragraph (3) of Law Number 9 of 2006 concerning the Warehouse Receipt System as amended by Law Number 9 of 2011 concerning Amendments to Law Number 9 of 2006 concerning the Warehouse Receipt System, and to implement the provisions of Article 5 paragraph (2) of Government Regulation Number 10 of 2014 concerning the Requirements and Procedures for Determining the Warehouse Receipt Guarantee Implementing Agency, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Warehouse Receipt System Guarantee Implementing Agency;

In view

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9f5898b-8102-452f-8e40-0f6bd1df4e64","actionData","errors"]