[{"_1":2,"_145":-5,"_146":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","49beaefae49f23c7711ec3b8bfcb8454-7a6323704eb308f7","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=49beaefae49f23c7711ec3b8bfcb8454,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_144":139},"regulationId","f9ed8328-12e4-480d-927f-765303bc741d","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_140":141,"_142":143},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_66":67,"_68":69,"_73":74,"_78":79,"_80":81,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":-5,"_96":97,"_98":-5,"_99":-5,"_100":-5,"_101":-5,"_102":-5,"_103":104,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":-5,"_138":139},"title","Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah","short_title","Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004","number","33","year","2004","published_date","2004-10-15","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":59,"_62":63,"_64":65},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":67,"_62":70,"_71":72},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[75],{"_6":76,"_62":77,"_64":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"sectors",[82,83,84,85,86,87,88],"Energi","Pertambangan Mineral dan Batubara","Kehutanan","Perpajakan","Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)","Hukum Tata Negara","Hukum Pemerintahan Daerah","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perimbangan-keuangan-pemerintah pusat-daerah
2004
Undang-undang (UU) NO. 33, LN. 2004/ No. 126, TLN NO.4438, LL SETNEG : 44 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;\r\nbahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras;\r\nbahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan;\r\nbahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti. \n Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). \n Penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan;\r\n Penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21;\r\n Pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil;\r\n Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum;\r\n Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus;\r\n Penambahan pengaturan Hibah dan Dana Darurat;\r\n Penyempurnaan persyaratan dan mekanisme Pinjaman Daerah, termasuk Obligasi Daerah;\r\n Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;\r\n Penegasan pengaturan Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan\r\n Prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam Undang-Undang ini dipertegas dengan pemberian sanksi.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. \n Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nHasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nTata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah termasuk Obligasi Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SKPD diatur dengan Peraturan Daerah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nPenyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.\r\nPengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.\r\n \n 95 \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[105],{"_106":107,"_108":109,"_44":110},"text","UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45337/uu-no-25-tahun-1999","379fd0de-beff-41e0-a34b-abecb85923a2","revoked_by",[113],{"_106":114,"_108":115,"_44":116},"UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022","6e20b62b-3138-4d04-9fbe-a3b5335182ab","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[125],{"_106":126,"_108":127,"_44":128},"PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020","fc1cbf92-685f-44aa-b2b8-3f67d8a53277","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 33 OF 2004
ON
FINANCIAL BALANCE
BETWEEN THE CENTRAL GOVERNMENT AND REGIONAL GOVERNMENTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia mandates the implementation of the widest possible autonomy within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that financial relations, public services, utilization of natural resources and other resources between the Central Government and Regional Governments, and between Regional Governments need to be regulated fairly and harmoniously;
that in order to support the implementation of regional autonomy through the provision of funding sources based on the authority of the Central Government, Decentralization, Deconcentration, and Assistance Tasks, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9ed8328-12e4-480d-927f-765303bc741d","notFound","actionData","errors"]