[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9e7df95-407e-4acf-a35b-466ffa532e4b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 15 Tahun 2022","number","15","year","2022","published_date","2022-11-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ARSIP
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 15,
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan Kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan Kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu; \r\nb. bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh, terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan pemerintah Daerah dan hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem Kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan Kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar Kearsipan; \r\nc. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Kearsipan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); \r\n3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); \r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); \n Penetapan Kebijakan Kearsipan Daerah meliputi bidang:\r\na. pembinaan;\r\nb. pengelolaan Arsip;\r\nc. pembangunan SKP, pembangunan SIKP Buton Utara dan JIKP Buton Utara;\r\nd. organisasi;\r\ne. pengembangan sumber daya manusia;\r\nf. prasarana dan sarana;\r\ng. perlindungan dan penyelamatan Arsip;\r\nh. sosialisasi Kearsipan;\r\ni. kerjasama; dan\r\nj. pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022. \n Jumlah Halaman 32 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Buton Utara. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, melindungi kepentingan pemerintah daerah dan hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan.

Ketentuan substansial meliputi:

Tanggung jawab Bupati dan pelaksanaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Penetapan kebijakan kearsipan daerah yang menjadi tanggung jawab Bupati, meliputi bidang pembinaan, pengelolaan arsip, pembangunan sistem kearsipan, organisasi, pengembangan SDM, prasarana dan sarana, perlindungan dan penyelamatan arsip, sosialisasi, kerjasama, dan pendanaan.
Pengelolaan arsip dinamis dan statis, yang menjadi tanggung jawab pencipta arsip dan lembaga kearsipan.
Pembentukan Unit Kearsipan pada setiap pencipta Arsip.
Penyusutan Arsip Dinamis berdasarkan JRA.
Pengelolaan Arsip Statis oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Pembinaan Kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Kabupaten Buton Utara (SIKP Buton Utara) dan Jaringan Informasi Kearsipan Kabupaten Buton Utara (JIKP Buton Utara).
Sumber daya manusia kearsipan yang terdiri dari pejabat struktural, arsiparis, dan fungsional umum.
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan.

\n","transitional_provisions","1. Pimpinan unit Kearsipan yang belum memiliki kompetensi di bidang Kearsipan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan unit Kearsipan dan wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Unit Kearsipan dan unit pengolah yang belum memiliki Arsiparis, untuk sementara tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan Kearsipan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk pimpinan pencipta Arsip dan Pemerintah Daerah wajib mencukupi kebutuhan akan Arsiparis di unit Kearsipan dan unit pengolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 15 OF 2022
CONCERNING
ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BUTON,

Considering:

that in facing the challenges of globalization and supporting the realization of good and clean regional government administration, as well as improving the quality of public service, archival management must be carried out in a comprehensive and integrated national archival management system;
that to ensure the availability of authentic, complete, and reliable Archives, guarantee the protection of the interests of the regional government and the civil rights of the community, and to dynamize the archival system, it is necessary to have archival management that is in accordance with archival principles, rules and standards;
that to provide a foundation and legal certainty for archival management, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9e7df95-407e-4acf-a35b-466ffa532e4b","actionData","errors"]