[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9e46824-d970-45af-88d5-081aa341b99c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Potensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia","short_title","Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-07-10","effective_date","2025-07-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e36155bc-9113-4d4e-bb05-93def7cec650","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia","short_name","Peraturan Kejaksaan","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kejaksaan Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Potensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penilaian - Kompetensi - Potensi - Aparatur Sipil Negara - Kejaksaan Republik Indonesia
2025
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia NO. 2, BN 2025 (491): 3 hlm.; jdih.kejaksaan.go.id
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia TENTANG Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Potensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendukung pelaksanaan sistem merit dan manajemen talenta di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu diselenggarakan penilaian kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, kompetensi teknis, dan potensi guna mendapatkan profil kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. \n Dasar hukum Peraturan Kejaksaan ini adalah UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 16 Tahun 2004; Perpres No. 38 Tahun 2010; Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017; Peraturan BKN No. 26 Tahun 2019; dan Permen PANRB No. 3 Tahun 2020. \n Peraturan Kejaksaan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Potensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Penilaian Kompetensi dan Potensi dilaksanakan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan Penilaian Kompetensi dan Potensi di lingkungan Kejaksaan. Penilaian Kompetensi di Kejaksaan terdiri atas: a. Penilaian Kompetensi Manajerial; b. Penilaian Kompetensi Sosial Kultural; dan c. Penilaian Kompetensi Teknis. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2025. \n Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Potensi bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n Lampiran file: 61 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 24 dan lampiran hlm 25 sd 61) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);\n2. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kejaksaan ini mengatur tentang penyelenggaraan penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya melalui ASN yang profesional dan kompeten, sesuai dengan sistem merit dan manajemen talenta.

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mendapatkan profil kompetensi ASN yang meliputi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis, serta potensi ASN. Penilaian kompetensi dan potensi dilaksanakan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan penilaian kompetensi dan potensi di lingkungan Kejaksaan, yang dapat dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Peraturan ini mencakup komponen penyelenggaraan penilaian kompetensi dan potensi, tim penilai, teknik, metode, alat ukur, dan fasilitas penyelenggaraan. Standar kompetensi ASN mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim penilai terdiri dari tim penilai kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta tim penilai kompetensi teknis. Metode penilaian yang digunakan meliputi Metode Assessment Center dan Metode Penilaian Lainnya. Hasil penilaian digunakan untuk pemetaan jabatan, pengisian jabatan, dan penugasan ASN.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2025
ON
ORGANIZATION OF COMPETENCY AND POTENTIAL ASSESSMENT
OF STATE CIVIL APPARATUS
WITHIN THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that clean, effective, democratic, and trustworthy governance requires a professional, neutral, and free from political intervention State Civil Apparatus, free from corrupt practices, collusion, and nepotism, and capable of providing quality public services, which to realize it is done through the management of the State Civil Apparatus in accordance with the merit system and talent management;
that in order to support the implementation of the merit system and talent management within the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9e46824-d970-45af-88d5-081aa341b99c","actionData","errors"]