[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9e1eb0c-a46e-4717-a151-bbc37d5e0303","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-06-30","effective_date","2016-07-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 4, BN.2016/No.1015, jdih.bawaslu.go.id : 6 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan administrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan pelaksana yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pengawasan pemilihan umum. Pengangkatan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Calon PNS ditempatkan pada unit kerja sesuai kebutuhan organisasi sebagai masa percobaan selama 1 hingga 2 tahun, di mana mereka harus menjalani pendidikan dan pelatihan terintegrasi. Setelah memenuhi persyaratan, calon PNS diangkat menjadi PNS oleh Sekretaris Jenderal. Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan formasi yang ditetapkan. Peta Jabatan Pelaksana digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kebutuhan jabatan tersebut.

","transitional_provisions","1. PNS yang belum diangkat dalam Jabatan Pelaksana harus diangkat dalam Jabatan Pelaksana paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING
APPOINTMENT OF CIVIL SERVANTS
INTO IMPLEMENTING POSITIONS AT THE SECRETARIAT GENERAL
GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9e1eb0c-a46e-4717-a151-bbc37d5e0303","actionData","errors"]