[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9e0b0d3-313f-48c6-a392-9d2c4ac5e733","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-01-06","effective_date","2021-02-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur","place_of_enactment","Tutuyan","theme","Penanggulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN-KEMISKINAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks sehingga memerlukan perhatian pemerintah daerah untuk diatasi dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat;\r\nb. bahwa kehidupan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum sepenuhnya terbebas dari masalah kemiskinan sehingga diperlukan upaya penanggulangan;\r\nc. bahwa dalam melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan di daerah, pemerintah daerah membutuhkan dasar hukum;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. \n - Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;\r\n- UU No. 29 Tahun 2008;\r\n- UU No. 12 Tahun 2011 s.t.d.t.d UU No. 15 Tahun 2019;\r\n- UU No. 23 Tahun 2014 s.t.d.t.d UU No. 9 Tahun 2015;\r\n- Permendagri No. 80 Tahun 2015 s.t.d.t.d Permendagri No. 120 Tahun 2018. \n Peraturan ini mengatur tentang asas, tujuan, sasaran, ruang lingkup, kriteria dan pendataan warga miskin, hak, kewajiban, dan tanggung jawab, arah kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan,partisipasi masyakarakat dalam penanggulangan kemiskinan, pembentuan TKPKD, serta pendanaan atas kegiatan penanggulangan kemiskinan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n 23 halaman (41 pasal) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Tujuan penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan kapasitas masyarakat miskin, memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, mewujudkan kondisi ekonomi dan sosial yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar, serta memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.\n\nSasaran penanggulangan kemiskinan adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang meliputi warga miskin yang termasuk dalam basis data nasional dan warga miskin hasil verifikasi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan penetapan warga miskin dengan memperhatikan data yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kriteria warga miskin meliputi tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, pengeluaran sebagian besar untuk konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana, kesulitan berobat, tidak mampu membeli pakaian baru, kemampuan menyekolahkan anak hanya sampai SLTP, serta kondisi rumah yang tidak layak.\n\nWarga miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, derajat kehidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, peningkatan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, pekerjaan, dan rasa aman. Mereka juga wajib menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang merusak kesehatan, meningkatkan kepedulian sosial, memberdayakan diri, serta berusaha dan bekerja sesuai kemampuan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengupayakan terpenuhinya hak penduduk miskin, menyusun rencana dan program penanggulangan kemiskinan, serta menyediakan alokasi dana dalam APBD. Masyarakat dan dunia usaha juga bertanggung jawab dan berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST BOLAANGMONGONDOW
PROVINCE OF NORTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF EAST BOLAANGMONGONDOW REGENCY
NUMBER 3 OF 2021
CONCERNING
POVERTY REDUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST BOLAANGMONGONDOW,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that poverty is a complex problem that requires the attention of the regional government to be addressed in order to promote public welfare;
that the lives of the people in East Bolaang Mongondow Regency are not fully free from poverty problems, so efforts to overcome them are needed;
that in carrying out poverty reduction efforts in the region, the regional government requires a legal basis;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Poverty Reduction;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9e0b0d3-313f-48c6-a392-9d2c4ac5e733","actionData","errors"]