[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9ba8614-8eaa-4a5c-ae00-baaf63c19520","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pesantren","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2024","number","16","year","2024","published_date","2024-10-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","Penyelenggaraan Pesantren","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan pesantren
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 16
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:	\n \n bahwa pesantren merupakan salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia berlandaskan kepada semangat cita-cita kehidupan pendidikan wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah membantu penyelenggaraan Pesantren melalui kewenangannya dan perundang-undang, maka penyelenggaraan pesentren menjadi bagian dari urusan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\nPeraturan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);\r\nPeraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;\r\nPeraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;\r\nPeraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly;\r\nPeraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);\r\nPeraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500); \n Penyelenggaraan Pesantren \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2024. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n Halaman : 11 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam memfasilitasi pengembangan pesantren sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pesantren yang meliputi pengkajian kitab kuning, dirasah islamiah, dan pendidikan terintegrasi dengan pendidikan umum.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Fungsi Pesantren: Pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.\n2. Jenis Pesantren: Pesantren yang menyelenggarakan pengkajian kitab kuning, dirasah islamiah, dan/atau pendidikan terintegrasi dengan pendidikan umum.\n3. Unsur Pesantren: Kiai, santri, pondok/asrama, masjid/musala, dan kajian kitab kuning/dirasah islamiah.\n4. Penyelenggara Pesantren: Perseorangan, yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan masyarakat.\n5. Kewajiban Pendirian Pesantren: Mengamalkan Islam rahmatan lil alamin, memenuhi unsur pesantren, memberitahukan keberadaan kepada pejabat pemerintah, dan mendaftarkan pesantren kepada Menteri Agama.\n6. Fasilitasi Pesantren: Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sesuai kemampuan keuangan daerah, berkoordinasi dengan tokoh masyarakat/kiyai, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.\n7. Pendataan Pesantren: Dilakukan oleh Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penyusunan perencanaan.\n8. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat: Bantuan keuangan (hibah), sarana dan prasarana, teknologi, dan/atau pelatihan keterampilan.\n9. Perencanaan Pengembangan Pesantren: Disusun dalam dimensi 5 tahunan dan tahunan.\n10. Pelaksanaan Koordinasi: Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.\n11. Kerjasama: Dapat dilakukan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah lain, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan masyarakat.\n12. Monitoring dan Evaluasi: Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pesantren.\n13. Pendanaan: Berasal dari APBD Provinsi dan sumber lain yang sah.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GUBERNUR LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 16 OF 2024
TENTANG
PESANTREN MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GUBERNUR LAMPUNG,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa pesantren merupakan salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia berlandaskan kepada semangat cita-cita kehidupan pendidikan wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah membantu penyelenggaraan Pesantren melalui kewenangannya dan perundang-undang, maka penyelenggaraan pesentren menjadi bagian dari urusan Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9ba8614-8eaa-4a5c-ae00-baaf63c19520","actionData","errors"]