[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9b70bdf-44cb-4a2f-bc32-62fc75433323","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELA YANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 19 Tahun 2011","number","19","year","2011","published_date","2011-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Denpasar","place_of_enactment","Denpasar","theme","RETRIBUSI PELA YANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PELAYANAN-PARKIR-DI-TEPI-JALAN-UMUM
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2011/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELA YANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran guna terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas maka perlu dipungut Retribusi Parkir bagi kendaraan yang memanfaatkan badan jalan yang disediakan Pemerintah Kota sebagai Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;\r\nb. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan retribusi parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. \n 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992;\r\n2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;\r\n3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;\r\n4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;\r\n5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;\r\n6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201;\r\n8. Peraturan Pernerintah Nornor 34 Tahun 2006;\r\n9. Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007;\r\n10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nornor 4 Tahun 2008; \n 1. KETENTUAN UMUM;\r\n2. NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI;\r\n3. GOLONGAN RETRIBUSI;\r\n4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;\r\n5. PRINSIP PENETAP AN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;\r\n6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;\r\n7. WILAYAH PEMUNGUTAN;\r\n8. PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN;\r\n9. SANKSI ADMINISTRATIF;\r\n10. TATA CARA PENAGIHAN;\r\n11. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA;\r\n12. KETENTUAN PENYIDIKAN;\r\n13. KETENTUAN PIDANA;\r\n14. KETENTUAN PERALIHAN;\r\n15. KETENTU AN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 11) sepanjang mengatur Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n - \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 11) sepanjang mengatur Retribusi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 mengatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan perparkiran, mewujudkan kelancaran lalu lintas, dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Objek retribusi adalah setiap pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas parkir tersebut. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, dengan tarif yang berbeda untuk truk, bus, sedan, dan sepeda motor. Tarif ini dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Wajib retribusi diwajibkan membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis. Pembayaran dilakukan secara tunai di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Pemerintah Kota juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang retribusi daerah, yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

","transitional_provisions","1. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal terutang.","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF DENPASAR

REGIONAL REGULATION OF DENPASAR CITY
NUMBER 19 OF 2011
ABOUT
LOCAL FEE FOR PARKING SERVICES ON ROADSIDE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DENPASAR,

Considering:

that in an effort to improve services to the community in the field of parking in order to realize the smooth, safe and orderly traffic, it is necessary to collect Parking Fee for vehicles that utilize the road body provided by the City Government as Parking Services on the Roadside;
that Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, mandates that parking fees on public roadsides be regulated by Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Parking Service Fees on Public Roadsides;

In view of:

Law Number 1 of 1992 concerning the Establishment of the Municipality of Denpasar Level II Region (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9b70bdf-44cb-4a2f-bc32-62fc75433323","actionData","errors"]