[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9ae95d6-62d6-4082-96ea-9fa1a296e646","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999","number","1","year","1999","published_date","1999-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b41c2680-e717-4b50-9f4b-a29756446034","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)","short_name","Perpu","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengadilan Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1999
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 1, LL DPR : 7 HLM
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) TENTANG Pengadilan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 1999. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi, menghormati, dan mempertahankan hak asasi manusia yang bersifat universal dan langgeng. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman bagi individu dan masyarakat.

Ketentuan Substansial: Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten. Pengadilan ini berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk pemusnahan kelompok, pembunuhan sewenang-wenang, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, diskriminasi sistematis, dan penganiayaan oleh pejabat berwenang. Setiap orang yang melakukan pelanggaran ini dapat dikenai pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan jangka waktu tertentu. Korban pelanggaran dan ahli warisnya berhak mendapatkan ganti kerugian melalui pengadilan.

","transitional_provisions","1. Untuk pertama kali pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.\n2. Daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.\n3. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tetap diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 2 tahun.\n2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 3 tahun.\n3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan berupa perbudakan atau diskriminasi sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 1 tahun.\n4. Setiap pejabat yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW
NUMBER 1 OF 1999
on
HUMAN RIGHTS COURT

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that human rights are fundamental rights that are inherently attached to human beings, are universal and enduring, therefore they must be protected, respected, maintained, and must not be ignored, reduced, or seized by anyone;
that in order to ensure that the implementation of human rights is in accordance with human dignity and provides protection, certainty, justice, and a sense of security for individuals and society, it is necessary to take action against violations of these human rights;
that the authority to adjudicate serious human rights violations in accordance with the provisions of Article 104 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 on Human Rights is the Human Rights Court;
that based on very urgent conditions associated with the responsibility to participate in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9ae95d6-62d6-4082-96ea-9fa1a296e646","actionData","errors"]