[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9ad203a-625f-4fe8-b451-6ad8c557cc24","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan\r\nTata Kerja Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","2012-02-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Pedoman Penyusunan Organisasi Dan\r\nTata Kerja Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan Organisasi Dan\r\nTata Kerja Pemerintah Desa\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki\r\nkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat\r\nsetempat menuju masyarakat agamis, demokratis, adil dan sejahtera,\r\ndiperlukan lembaga dan pemangku yang menjalankan fungsi\r\npenyelenggara pemerintahan desa yang ditentukan berdasarkan\r\nkebutuhan dan kesepakatan masyarakat dalam wilayah desa yang\r\nbersangkutan. Guna melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu diatur\r\nPedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan\r\nDesa. \n Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2008 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nPENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA;\r\nBAB III\r\nORGANISASI PEMERINTAH DESA;\r\nBAB IV\r\nPERANGKAT DESA;\r\nBAB V\r\nTATA KERJA;\r\nBAB VI\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB VII\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB VIII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2012. \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di Kabupaten Sukamara. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang agamis, demokratis, adil, dan sejahtera.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Struktur organisasi pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, dan Kepala Dusun.\n2. Persyaratan dan pengangkatan perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa yang harus diisi dari Pegawai Negeri Sipil, serta perangkat desa lainnya yang diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.\n3. Tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa, seperti Sekretaris Desa yang menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; Kepala Urusan Pemerintahan yang melaksanakan tugas di bidang administrasi penduduk dan pertanahan; Kepala Urusan Pembangunan yang melaksanakan tugas di bidang pembangunan fisik desa; dan Kepala Urusan Umum yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat.\n4. Larangan bagi perangkat desa, seperti melalaikan tugas, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menjadi pengurus partai politik, dan menyalahgunakan wewenang.\n5. Tata kerja pemerintah desa yang menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, akuntabilitas, dan transparansi.\n6. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Camat atas penyelenggaraan pemerintahan desa.","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang usianya melebihi 60 (enam puluh) tahun, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan diberhentikan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKAMARA
REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 6 OF 2011
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF ORGANIZATION AND
WORK PROCEDURE OF VILLAGE GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKAMARA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Village as a legal community unit that has the authority to regulate and manage the interests of the local community towards a religious, democratic, just and prosperous society, requires institutions and stakeholders who carry out the functions of village government administrators which are determined based on the needs and agreements of the community in the village concerned;
that in order to implement the provisions of Article 13 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to regulate Guidelines for the Preparation of Organization and Work Procedures of Village Government;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9ad203a-625f-4fe8-b451-6ad8c557cc24","actionData","errors"]