[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f99f0a3e-58da-4286-a9f6-de6c8661e8b9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-09-24","effective_date","2014-09-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Wajib Belajar 12 Tahun","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/41
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Wajib Belajar 12 Tahun
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan\r\npendidikan dalam rangka mencerdaskan\r\nkehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan\r\nundani-undang-Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945. Dalam rangka meningkatkan pemerataan\r\npendidikan ke jenjang pendidikan tingkat\r\nmenengah, perlu mengatur wajib belajar 12 (dua\r\nbelas) tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar, Pemerintah\r\nDaerah dapat menetapkan kebijakan dalam\r\nmeningkatkan program wajib belajar sampai ke\r\njenjang Pendidikan menengah. \n Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupatel Katingan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3\r\nTahun 2013. \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nRUANG LINGKUP;\r\nBAB III\r\nPENYELENGGARAAN;\r\nBAB IV\r\nTANGGUNG JAWAB;\r\nBAB V\r\nEVALUASI;\r\nBAB VI\r\nHAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT;\r\nBAB VII\r\nPEMBIAYAAN;\r\nBAB VIII\r\nSANKSI;\r\nBAB IX\r\nKETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2014. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Wajib Belajar 12 Tahun atau Program Katingan Cerdas di Kabupaten Katingan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Program Katingan Cerdas berfungsi untuk memperluas dan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk Kabupaten Katingan, dengan tujuan mengembangkan potensi diri mereka. Program ini diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (SMA, MA, SMK, MAK atau sederajat) dan non formal (paket C atau sederajat). Penyelenggara pendidikan menengah wajib menjaga keberlangsungan program yang berkualitas dan terjangkau, serta menerima peserta didik tanpa diskriminasi.

Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tenaga kependidikan dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan penyelenggara. Dilarang melakukan pengenaan biaya untuk pendidikan, meliputi penyelenggaraan, pembinaan, penunjang pendidikan, dan biaya operasional lainnya. Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas Program Katingan Cerdas, dengan Dinas Pendidikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan sosialisasi program.

Dinas Pendidikan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program, meliputi tingkat pencapaian, pelaksanaan kurikulum, hasil belajar, dan realisasi anggaran. Bupati melakukan evaluasi komprehensif berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pendidikan.

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program, serta mendapatkan data dan informasi. Masyarakat juga berkewajiban mendukung penyelenggaraan program. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk program ini dari APBD Kabupaten Katingan, didasarkan pada Indek Biaya Operasional siswa.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pengenaan biaya untuk pendidikan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Orang tua siswa yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini wajib mengembalikan dana daerah sebesar 25% dari total anggaran per siswa selama menempuh pendidikan menengah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KATINGAN
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER 3 YEAR 2014
ON
12 YEARS OF COMPULSORY EDUCATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KATINGAN,

\n\n \n \n

Considering :

that every citizen has the right to education in order to educate the nation's life in accordance with the mandate of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to improve the equitable distribution of education to the level of secondary education, it is necessary to regulate 12 (twelve) years of compulsory education;
that based on Government Regulation Number 47 of 2008 on Compulsory Education, the Regional Government can establish policies to improve the compulsory education program up to the secondary education level;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f99f0a3e-58da-4286-a9f6-de6c8661e8b9","actionData","errors"]