[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9928497-544f-4319-bd77-0b34b1592661","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia","short_title","Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-04-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","68ed3c08-09ab-418f-9b40-4e7a35b94249","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional","short_name","Peraturan Gubernur Lemhannas","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"33f4f4d6-8665-42ff-8153-984d7700af8d","Integrasi Data Nasional","tags",[],"location","Lembaga Ketahanan Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Satu Data Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

satu Data
2024
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional NO. 3, jdih.lemhannas.go.id: 16 hlm.
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional TENTANG Penyelenggaraan Satu Data Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Penyelenggaraan Satu Data Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3); Perpres Nomor 98 Tahun 2016; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; dan Pergub Lemhanas Nomor 13 Tahun 2021. \n Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Satu Data Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Satu Data Lembaga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. menenuhi Standar Data; b. memiliki Metadata; c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024. \n Lampiran file: 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia agar data yang dihasilkan akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip Satu Data Lembaga, termasuk pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan penggunaan kode referensi serta data induk. Selain itu, peraturan ini mengatur peran dan tanggung jawab Walidata, Produsen Data, Penanggung Jawab Data, dan Forum Satu Data Lembaga dalam pengelolaan data. Peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan interoperabilitas data, serta pengelolaan Portal Satu Data Lembaga.","transitional_provisions","1. Perjanjian kerja sama penyebarluasan Data, pertukaran Data, dan integrasi layanan Data Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga lain yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama tersebut. 2. Produsen Data melaporkan pelaksanaan kerja sama penyebarluasan Data, pertukaran Data, dan integrasi layanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Walidata.","sanctions","1. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan data untuk kepentingan komersial atau kepentingan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengguna Data dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
GOVERNOR OF THE NATIONAL DEFENSE INSTITUTE
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 03 OF 2024
on
IMPLEMENTATION OF ONE DATA
NATIONAL DEFENSE INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE NATIONAL DEFENSE INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 14 paragraph (3) and Article 15 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 39 of 2019 on One Data Indonesia, it is necessary to stipulate a Regulation Governor of the National Resilience Institute on Implementation of One Data National Defense Institute of the Republic of Indonesia; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 17 paragraph (3) of the Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Presidential Regulation Number 98 of 2016 on National Defense Institute of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9928497-544f-4319-bd77-0b34b1592661","actionData","errors"]