[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f98fe756-1261-493e-bab8-6bed621c34cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-10-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","PENYELENGGARAAN KEARSIPAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEARSIPAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2017/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
ABSTRAK:	\n \n Arsip merupakan sumber informasi, pertanggungjawaban, kajian dan perumusan kebijakan pemerintah daerah serta merupakan memori kolektif yang memiliki nilai dan arti penting serta strategis, sehingga harus diselenggarakan secara baik. Dalam menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan. \n Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 27 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2010; PP No 28 Tahun 2012; PP No 96 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n\r\nPenyelenggaraan kearsipan dengan sistematika berikut :\r\n\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tMaksud, Tujuan dan Sasaran\r\n3.\tAsas dan Ruang Lingkup\r\n4.\tPenetapan Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan\r\n5.\tSumber Daya Kearsipan\r\n6.\tPembinaan Kearsipan\r\n7.\tPengelolaan Arsip\r\n8.\tKerjasama Antar Daerah\r\n9.\tPengawasan dan Evaluasi\r\n10.\tKetentuan Larangan\r\n11.\tKetentuan Sanksi\r\n12.\tKetentuan Peralihan\r\n13.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017. \n Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 31 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan kearsipan oleh Pemerintah Daerah, BUMD, masyarakat, dan perseorangan. Tujuannya adalah melindungi kepentingan para pihak melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang baku, meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan, menjamin ketersediaan dan keamanan arsip sebagai alat bukti yang sah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait pemanfaatan arsip.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penetapan Kebijakan Kearsipan Daerah oleh Wali Kota, yang meliputi pembinaan, pengelolaan arsip, pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD), organisasi kearsipan, pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, perlindungan dan penyelamatan, sosialisasi, dan kerjasama.
Penyelenggaraan Kearsipan Daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) melalui Sistem Kearsipan Daerah (SKD).
Pengelolaan Arsip Dinamis yang menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip, meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip.
Pengelolaan Arsip Statis yang menjadi tanggung jawab LKD, meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis.
Pembentukan organisasi kearsipan yang terdiri dari LKD dan unit kearsipan pada perangkat daerah dan BUMD.
Pengelolaan sumber daya kearsipan yang meliputi organisasi kearsipan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan pendanaan.

\n","transitional_provisions","1. Pimpinan unit kearsipan yang belum memiliki kompetensi di bidang kearsipan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan unit kearsipan dan wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Unit kearsipan dan unit pengolah yang belum memiliki arsiparis, untuk sementara tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk pimpinan pencipta arsip dan Pemerintah Daerah wajib mencukupi kebutuhan akan arsiparis di unit kearsipan dan unit pengolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan kearsipan dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJAR
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 8 OF 2017
CONCERNING
ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF BANJAR,

Considering:

that archives are a source of information, accountability, study and formulation of regional government policies and are a collective memory that has value and importance and is strategic, so it must be organized properly;
that to ensure the availability of authentic, complete and reliable archives, in order to support the realization of good and clean governance and improved public service, archival management must be carried out in a comprehensive, integrated and sustainable archival management system in accordance with archival principles, rules and standards;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Archival Management;

In view of:

Article 18 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f98fe756-1261-493e-bab8-6bed621c34cc","actionData","errors"]