[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f983c597-7e3d-4ffe-ba2c-cd8c93c44746","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-11-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sampang","place_of_enactment","Sampang","theme","Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat \r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sampang yang\ttertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum;\r\nb. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi salah satu kewenangan Pemerintah\tKabupaten Sampang yang pelaksanaannya harus\tdijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;\r\n \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); \r\n3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);\r\n4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3209);\r\n5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);\r\n6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);\r\n7. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi\tKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\tAdministrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan\t(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);\r\n9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);\r\n10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan\tdan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); \r\n11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara\tRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah\tbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\tPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun\r\n2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4655);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Managemen\tdan Rekayasa, Analisa Dampak serta Managemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);\r\n17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;\r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah; \r\n19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;\r\n20. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis;\r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;\r\n22. Peraturan Menteri Dalam Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/ tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;\r\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 4);\r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);\r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013\r\nNomor 5);\r\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 7);\r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 8);\r\n \n Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pengaturan dan penegakan ketertiban umum di Kabupaten Sampang;\r\nRuang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: \r\na. Tertib jalan dan angkutan jalan;\r\nb. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;\r\nc. Tertib lingkungan;\r\nd. Tertib tempat dan usaha tertentu;\r\ne. Tertib bangunan;\r\nf. Tertib sosial;\r\ng. Tertib tempat hiburan dan keramaian;\r\nh. Tertib peran serta masyarakat dan\r\ni. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan\r\nserta memuat tentang sanksi administrasi; ketentuan penyidikan; Ketentuan Pidana; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman pengaturan dan penegakan ketertiban umum di Kabupaten Sampang. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek ketertiban, antara lain:

\n\n

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan: Mengatur penggunaan jalan, penyeberangan, tempat pemberhentian kendaraan umum, serta larangan memberi uang kepada pengemis dan pengamen di kawasan pengendalian lalu lintas.
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum: Melarang tindakan yang merusak fasilitas umum, memanfaatkan ruang terbuka hijau tanpa izin, serta bertempat tinggal di jalur hijau, taman, dan tempat umum.
Tertib Lingkungan: Mewajibkan pemilik hewan peliharaan menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran, serta melarang membuang sampah sembarangan dan merokok di tempat umum yang tidak disediakan.
Tertib Tempat dan Usaha Tertentu: Mengatur izin usaha yang berdampak pada lingkungan, kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, serta penggunaan jalan untuk kegiatan komersial.
Tertib Bangunan: Mengatur pendirian bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan persyaratan teknis, serta larangan mendirikan bangunan di ruang sempadan jalan, pantai, sungai, dan jalur kereta api.
Tertib Sosial: Melarang meminta sumbangan tanpa izin, melakukan aktivitas seks komersial, mengemis, berjudi, serta mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa izin.
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian: Mengatur penyelenggaraan kegiatan rekreasi dan hiburan, serta melarang tempat hiburan memperkerjakan pegawai di bawah umur dan menjual minuman beralkohol tanpa izin.
Tertib Peran Serta Masyarakat: Melarang perusakan sarana dan prasarana umum, serta mewajibkan pemasangan bendera Merah Putih pada hari besar nasional dan daerah.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketertiban umum di Kabupaten Sampang.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 24 dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai biaya administrasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAMPANG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGENCY REGULATION OF SAMPANG
NUMBER 7 YEAR 2015
CONCERNING
PUBLIC ORDER AND COMMUNITY PEACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAMPANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize a Sampang Regency that is orderly, peaceful, comfortable, clean and beautiful, it is necessary to have regulations in the field of public order;
that the organization of public order and community peace is one of the authorities of the Sampang Regency Government whose implementation must be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Public Order;

In view of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f983c597-7e3d-4ffe-ba2c-cd8c93c44746","actionData","errors"]