Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2025

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Menteri Keuangan ini mengubah ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan emas perhiasan dan emas batangan. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan administrasi dalam pengenaan pajak penghasilan dari kegiatan usaha bulion. Secara spesifik, peraturan ini mengatur bahwa pemungutan PPh Pasal 22 tidak dilakukan atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Pengusaha emas batangan kepada Konsumen Akhir, Wajib Pajak yang dikenai PPh final dengan peredaran bruto tertentu (dengan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan yang telah terkonfirmasi), atau Wajib Pajak yang memiliki surat keterangan bebas PPh Pasal 22. Selain itu, pemungutan PPh Pasal 22 juga tidak dilakukan atas penjualan emas batangan oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Pengusaha emas batangan kepada Bank Indonesia, melalui pasar fisik emas digital, atau kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengecualian ini dilakukan tanpa memerlukan surat keterangan bebas.

(-)

(-)