[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9805adb-fdb6-4d18-9743-fa18641a4476","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Jawal Retensi Arsip Fasilitatif Bidang Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 16 Tahun 2014","number","16","year","2014","published_date","2014-10-14","effective_date","2014-10-15","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5ad1955e-c3d6-4050-a817-4eb04a8cdc04","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","short_name","Permenko Polhukam","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jawal Retensi Arsip Fasilitatif Bidang Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. 16, BN.2014/No.1561, peraturan.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TENTANG Jawal Retensi Arsip Fasilitatif Bidang Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Nomor: Per-16/Menko/Polhukam/12/2012 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini menetapkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Bidang Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. JRA ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip keuangan. Arsip keuangan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan.

JRA memuat jenis arsip, retensi arsip (aktif dan inaktif), dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. Retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah, sementara retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga. Retensi aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses, sedangkan retensi inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya.

Keterangan dalam JRA memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan jika tidak memiliki nilai guna pada masa akhir retensi, dipermanenkan jika memiliki nilai guna kesejahteraan, dan dinilai kembali jika berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenko Polhukam No. 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/285858/permenko-polhukam-no-2-tahun-2024","7baa180a-03bb-425d-93c5-8f100ffc2277","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1561, 2014

KEMENPOLHUKAM. Archive Retention. Finance. Schedule.

REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER
FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 16 OF 2014

ABOUT
ARCHIVE RETENTION SCHEDULE FOR FACILITATIVE AFFAIRS IN THE FIELD OF FINANCE
AT THE COORDINATING MINISTRY FOR POLITICAL, LEGAL, AND
SECURITY AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

COORDINATING MINISTER FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9805adb-fdb6-4d18-9743-fa18641a4476","actionData","errors"]