[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f97d958b-2d85-4970-ae6a-8048938aa07b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2018","number","17","year","2018","published_date","2018-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Dharmasraya","place_of_enactment","Pulau Punjung","theme","PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi; \r\nbahwa dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus mempertimbangkan kepentingan pemerintah, kepentingan penyedia menara dan kepentingan masyarakat, juga harus memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika kawasan serta penggunaan lahan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; \r\nbahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan menara, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan menara;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;\r\n \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 3 Tahun 2001, PP No. 26 Tahun 2008, Permenkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/1/2010. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, dengan Sistematika sebagai berikut :\r\n1.\tKetentuan umum;\r\n2.\tBentuk dan penempatan lokasi menara;\r\n3.\tPembangunan menara dan penempatan bts;\r\n4.\tPenggunaan bersama menara telekomunikasi;\r\n5.\tMenara kamuflase, micro cell dan serat optik;\r\n6.\tPengecualian dari penempatan lokasi menara;\r\n7.\tPerizinan pembangunan menara;\r\n8.\tPartisipasi pembangunan dan asuransi;\r\n9.\tHak dan kewajiban;\r\n10.\tRetribusi;\r\n11.\tPemeliharaan menara;\r\n12.\tPengawasan dan pengendalian;\r\n13.\tPengecualian;\r\n14.\tKetentuan penyidikan;\r\n15.\tKetentuan pidana;\r\n16.\tKetentuan peralihan;\r\n17.\tKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018. \n 32 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Dharmasraya. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan infrastruktur menara telekomunikasi sebagai sarana publik, dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintah, penyedia menara, dan masyarakat, serta faktor keamanan, keselamatan lingkungan, estetika kawasan, dan penggunaan lahan berdasarkan rencana tata ruang.

Ketentuan substansial meliputi:

Bentuk dan penempatan lokasi menara, termasuk zona menara dan zona bebas menara.
Pembangunan menara dan penempatan BTS (Base Transceiver Station), termasuk standar teknis dan identitas menara.
Penggunaan bersama menara telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi.
Pengaturan menara kamuflase, micro cell, dan serat optik.
Perizinan pembangunan menara, termasuk rekomendasi rencana lokasi menara dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
Partisipasi pembangunan dan asuransi, termasuk sosialisasi dan persetujuan warga sekitar.
Hak dan kewajiban penyelenggara menara.
Retribusi pembangunan menara.
Pemeliharaan menara.
Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan menara yang fungsional, handal, aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

","transitional_provisions","1. Menara yang telah memiliki IMB dapat digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.\n2. Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun belum memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinanya paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.\n3. Penyedia menara yang telah memiliki IMB namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penyedia Menara yang tidak memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DHARMASRAYA
WEST SUMATERA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF DHARMASRAYA REGENCY
NUMBER 17 OF 2018
ABOUT
TELECOMMUNICATION TOWER OPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DHARMASRAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that telecommunications is a public facility which in its implementation requires telecommunication tower infrastructure;
that the construction and use of telecommunication towers must consider the interests of the government, the interests of tower providers and the interests of the community, and must also pay attention to environmental safety and security factors, regional aesthetics and land use based on the spatial plan that has been established;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in tower construction, it is necessary to regulate the order of tower construction implementation;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f97d958b-2d85-4970-ae6a-8048938aa07b","actionData","errors"]