[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9767b90-6405-4001-8620-f9116d461531","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2004 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2004","number","3","year","2004","published_date","effective_date","2004-03-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tanjungpinang","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI C NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
ABSTRAK:	\n \n Penanganan masalah persampahan dan segala dampaknya bagi masyarakat harus dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis dengan manajemen pengelolaan yang baik dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menghindari pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.\r\nUntuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan pada masyarakat perlu dikenakan pungutan retribusi bagi pelayanan persampahan dan kebersihan Kota Tanjungpinang. \n UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 17 Tahun 1997, UU No. 20 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2001, UU No. 27 Tahun 1983, PP No. 5 Tahun 2000, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 8 Tahun 2003, Kepmendagri No. 84 Tahun 1993, Kepmendagri No. 4 Tahun 1997, Kepmendagri No. 171 Tahun 1997, Kepmendagri No. 174 Tahun 1997, Kepmendagri No. 175 Tahun 1997, Kepmendagri No. 43 Tahun 1999. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2004. \n 29 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Tanjungpinang. Latar belakangnya adalah perlunya penanganan masalah persampahan yang terencana dan sistematis untuk menghindari pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Kewajiban setiap orang atau badan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan.
Pengelolaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Pelayanan, pengambilan, dan pengangkutan sampah, termasuk tanggung jawab masing-masing pihak (penghasil sampah, pengelola pasar, warga masyarakat, petugas sampah, perusahaan/industri, Pemerintah Daerah).
Pengelolaan sampah yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan Keputusan Walikota.
Larangan membuang sampah di sembarang tempat dan membakar sampah secara sembarangan.
Kewajiban penghasil sampah untuk menjaga kebersihan dan mengelola sampah di lingkungan miliknya.
Objek retribusi adalah setiap pelayanan persampahan/kebersihan.
Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan didasarkan atas jumlah dan jenis sampah, kategori wajib retribusi, jenis pelayanan persampahan/kebersihan, pengolahan serta pemusnahan sampah.
Prinsip dan komponen biaya dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
Tata cara pembayaran retribusi, termasuk sanksi administrasi jika terjadi keterlambatan pembayaran.
Tata cara pengajuan keberatan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
Tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
Kadaluarsa penagihan retribusi.
Tata cara pemeriksaan retribusi.

","transitional_provisions","1. Terhadap objek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.\n2. Terhadap objek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TANJUNGPINANG CITY
NUMBER 3 OF 2004
CONCERNING
LOCAL FEE FOR WASTE MANAGEMENT SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANJUNGPINANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that handling waste management issues and all its impacts on the community must be carried out in a planned, directed and systematic manner with good management and the use of appropriate technology to avoid environmental pollution and health problems;
that to increase Regional Original Income and services to the community, it is necessary to impose local fee for waste management and sanitation services in Tanjungpinang City;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate the Local Fee for Waste Management Services in a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9767b90-6405-4001-8620-f9116d461531","actionData","errors"]