[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f972453d-f72a-4e17-902f-4c41cb3afa46","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","2011-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pasuruan","place_of_enactment","Pasuruan","theme","Pajak Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Nomor 26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Reklame
ABSTRAK:	\n \n Menimbang :\r\na. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan penyelenggaraan reklame pada saat ini, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap pajak Reklame yang dipungut di Kota Pasuruan;\r\nb. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame. \n Mengingat: UU No. 13/1954; UU No. 8/1981; UU No. 6/1983 jo. UU No. 16/2000; UU No. 19/1997 jo. UU No. 19/2000; UU No. 28/1999; UU No. 14/2002; UU No. 32/2004 jo. UU No. 12/2008; UU No. 33/2004; UU No. 26/2007; UU No. 22/2009; UU No. 28/2009; UU No. 12/2011; PP No. 46/1982; PP No. 27/1983 jo. PP No. 58/2010; PP No. 58/2005; PP No. 79/2005; PP No. 39/2007; PP No. 69/2010; PP No. 91/2010; Perpres No. 1/2007; Permendagri No. 13/2006 jo. Permendagri No. 21/2010; Perda Kota Pasuruan No. 24/2002; Perda Kota Pasuruan No. 03/2005; Perda Kota Pasuruan No. 02/2007 jo. Perda Kota Pasuruan No. 08/2010; Perda Kota Pasuruan No. 09/2008; Perda Kota Pasuruan No. 10/2008. \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyebaran Perletakan Reklame; Ketentuan Izin; Penyelenggara Reklame; Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame; Nama, Objek, dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang; Tata Cara Pemungutan; Surat Tagihan Pajak Daerah; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Keberatan dan Banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut: Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame \n Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. \n 29 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2009, Nomor 07).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Reklame di Kota Pasuruan. Latar belakangnya adalah perlunya penyesuaian terhadap pajak reklame seiring perkembangan penyelenggaraan reklame dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Definisi berbagai istilah terkait reklame dan pajak reklame.
Penyebaran perletakan reklame yang memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan, dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.
Kewajiban setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan reklame, termasuk pembayaran pajak reklame terutang.
Ketentuan mengenai penyelenggara reklame, termasuk pemilik reklame/produk dan perusahaan jasa periklanan/biro reklame.
Kewajiban penyelenggara reklame untuk menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Pengendalian, pengawasan, dan penertiban reklame terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai ketentuan.
Objek pajak reklame meliputi berbagai jenis reklame seperti papan/billboard, kain, stiker, selebaran, berjalan, udara, apung, suara, film/slide, dan peragaan.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame, dengan tarif pajak sebesar 20%.
Tata cara pemungutan pajak, termasuk penggunaan SPTPD, penerbitan SKPD, dan kewajiban pembayaran pajak.
Tata cara pembayaran dan penagihan pajak, termasuk pemberian angsuran atau penundaan pembayaran.
Ketentuan mengenai keberatan dan banding terhadap ketetapan pajak.
Ketentuan mengenai pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
Ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Ketentuan mengenai kedaluwarsa penagihan pajak.
Ketentuan mengenai pembukuan dan pemeriksaan pajak.
Pemberian insentif pemungutan pajak kepada instansi pelaksana.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PASURUAN CITY
COPY
REGIONAL REGULATION OF PASURUAN CITY
NUMBER 04 OF 2011
CONCERNING
ADVERTISEMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PASURUAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that considering the development of advertisement implementation at this time, it is necessary to adjust the Advertisement tax collected in Pasuruan City;
that with the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of Pasuruan City Number 07 of 2009 concerning Advertisement Tax needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Advertisement Tax.

In view of:

Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 1954 concerning the Establishment of Large Cities and Small

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f972453d-f72a-4e17-902f-4c41cb3afa46","actionData","errors"]